Oleh : Husin Ali
(Catatan seorang antropolog dalam perjalanan kemanusiaan)
Sabtu itu, ketika Jakarta melambat dalam ritme akhir pekan, sebuah amanah justru mempercepat langkah kami. Pesan dari Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, singkat dan bersahaja: berangkatlah, lihatlah dengan mata kepala sendiri, dan sampaikan kepedulian Gorontalo kepada saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Bagi saya—seorang antropolog yang diberi tugas—perjalanan ini bukan tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang kehadiran yang direndahkan: hadir tanpa sikap menggurui, tanpa jarak simbolik.
Kami berangkat dari Jakarta pada hari Sabtu dan tiba pada Minggu di Kabupaten Aceh Tamiang. Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Gorontalo Bapak Indra Gobel, didampingi Plt. Kepala BPBD Kota Gorontalo—akrab disapa Mayor Teddy Gorontalo, Dandy—Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Ekonomi, serta saya sendiri yang mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo. Tidak ada seremoni penyambutan. Yang menyambut adalah lumpur yang belum kering, bau kayu basah, dan wajah-wajah yang berusaha tetap tenang.
Aceh Tamiang bukan wilayah kecil. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan dan 216 gampong, dengan luas 1.956,72 kilometer persegi. Populasinya sekitar 287.733 jiwa (2017), dengan kepadatan 147 jiwa per kilometer persegi. Ketika disebut bahwa sekitar 90 persen wilayah terdampak, maka yang terbayang bukan satu-dua lokasi, melainkan ratusan komunitas gampong yang serentak kehilangan ruang hidup. Angka-angka ini memberi ukuran, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan rasa.
Di lapangan, kami menyaksikan bagaimana air bah menanggalkan keyakinan tentang kekokohan. Kayu-kayu raksasa dari hulu bertumpuk tak beraturan, membentuk lanskap yang asing. Yang lebih mengejutkan, beton pun kalah. Dinding rumah permanen, lantai cor, bahkan struktur bangunan besar tercerabut dari fondasinya, retak, terguling, lalu menumpuk bersama serpihan kayu, atap, perabot, dan sisa-sisa kehidupan. Air menyamakan rumah besar dan kecil; ia meratakan perbedaan.
Ada saat ketika langkah melambat bukan karena lumpur, melainkan oleh kesadaran yang menekan. Di tengah reruntuhan yang masih ditutupi kayu-kayu raksasa itu, beredar informasi bahwa korban jiwa belum seluruhnya terdata. Kesunyian menjadi tebal. Bukan ketakutan yang gaduh, melainkan hening yang mencekam—sejenis rasa ngeri yang lahir dari duka yang belum selesai. Dalam kebudayaan setempat, suasana semacam ini kerap disebut memiliki “hawa” tertentu. Bagi saya, itu adalah kehadiran kehilangan yang menuntut sikap hormat: menurunkan suara, memperlambat gerak, dan tidak mengklaim ruang yang belum pulih.
Kesan lain yang kuat justru datang dari ketiadaan. Tidak ada protokoler yang mengarahkan. Mobil kami terperosok di lumpur di area Kantor Bupati—ruang yang dalam keadaan normal adalah simbol keteraturan. Namun orang-orang yang sedang menunggu kedatangan pejabat pusat tetap bekerja membersihkan lokasi terdampak. Korban tetap yang utama; tamu menunggu giliran. Di sini, etika bencana tidak diumumkan—ia dipraktikkan.
Sekat-sekat formal runtuh. Taruna dan perwira Akmil, personel TNI–Polri, aparatur sipil negara, relawan, dan warga bekerja berdampingan. Kepala Kesbang setempat, Ibu Devi—alumni IPDN—bertutur bahwa pakaian yang ia kenakan saat mendampingi Wakil Bupati menerima kami adalah pakaian layak pakai dari bantuan bencana. Pengakuan itu sederhana, tetapi menyentuh inti: bencana merontokkan simbol dan memulihkan kemanusiaan.
Di tengah kerja-kerja itu, Mayor Teddy, Om Dandy—dengan rompi lapangan BPBD—didatangi warga yang meminta perlengkapan kerja agar dapat membersihkan rumah sendiri. Negara hadir dalam bentuk paling konkret: sekop, cangkul, sarung tangan. Bukan janji; alat untuk bangkit.
Sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo, saya berdiri dengan kacu merah putih di leher. Bukan seremoni. Nilai Dasa Darma menemukan praktiknya. Beberapa ibu-ibu pengungsi meminta bantuan merapikan tenda—ruang antara kehilangan dan harapan. Kami menarik tali, menegakkan tiang, merapikan alas. Tenda bukan rumah; ia jeda dari hujan dan dingin malam. Di sanalah martabat dijaga: anak-anak menahan takut, para ibu menata sabar, para ayah menakar tenaga untuk esok hari. Iman diuji bukan hanya di sajadah, melainkan di lumpur.
Di Pesantren Darul Mukhlisin, harapan perlahan menemukan jalannya. Pesantren yang sempat viral karena menahan ribuan kubik kayu saat banjir bandang 26 November 2025, kini mulai lapang. Dengan 20 unit alat berat, dukungan TNI, BNPB, Kementerian PUPR, dan warga, pembersihan dilakukan siang-malam—sebagian manual. Memulihkan ruang belajar berarti menyelamatkan masa depan.
Perjalanan ini berlangsung ketika negara dan daerah tengah menjalani efisiensi anggaran. Banyak yang memilih menunggu kelonggaran fiskal. Sang Walikota Gorontalo memilih bergerak. Di bawah teladan Adhan Dambea dan Indra Gobel, kepedulian dimulai dari kantong pribadi, lalu diikuti pimpinan OPD, para pejabat, anggota Korpri, hingga anak-anak Pramuka. Tanpa paksaan. Teladan menular. Dalam kepemimpinan, contoh sering kali lebih kuat daripada perintah.
Pulang pun tidak mudah. Sulitnya penerbangan membuat Mayor Teddy, om Dandy dan saya tidak memperoleh tiket kembali melalui Bandara Kualanamu Medan. Kami menempuh perjalanan darat sekitar delapan jam dari Aceh Tamiang menuju Banda Aceh. Delapan jam itu menjadi ruang renung: jika kami saja letih, betapa panjang jalan pemulihan warga yang harus memulai dari nol—membersihkan, membangun, memulihkan rasa aman.
Sebagai antropolog yang diberi tugas oleh Wali Kota, saya pulang dengan satu kesimpulan sederhana: negara paling hadir ketika ia bersedia merendah. Kepemimpinan tidak diukur dari jarak aman yang dijaga, melainkan dari langkah yang dipendekkan. Gorontalo menyapa Aceh Tamiang bukan dengan gegap gempita, melainkan kehadiran yang setia.
Di Serambi Mekah yang terendam, saya belajar kembali makna Indonesia: ketika anggaran menyempit, keteladanan meluaskan kemungkinan; ketika beton runtuh, solidaritas berdiri paling tegak. Di bawah kacu merah putih, di antara rompi lapangan dan tenda pengungsian, saya menyaksikan wajah negara yang paling jujur—hadir, bekerja, dan berdiri sejajar.(*)
