GOPOS.ID, GORONTALO – Harga Pertalite eceran di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, disebut telah mencapai Rp25 ribu per liter. Sementara harga Pertamax di wilayah tersebut bahkan menyentuh Rp35 ribu per liter.
Kondisi itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dinas ESDM dan sejumlah instansi terkait di ruang Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (8/9/2026).
Tingginya harga BBM eceran tersebut dinilai berpotensi semakin membebani masyarakat, terutama petani dan nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Mikson Yapanto mengatakan, panjangnya antrean Pertalite di sejumlah SPBU tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok.
“Terkait dengan bukan kelangkaan, begitu banyaknya antrean di setiap SPBU. Mereka mengatakan antrean bukan persoalan kekurangan stok. Stoknya siap, cuma memang ada lonjakan kebutuhan dari masyarakat terkait Pertalite ini,” katanya.
Menurut Mikson, tingginya harga Pertamax dan Dexlite turut mendorong masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi.
Untuk itu, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berencana mendatangi BPH Migas di Jakarta guna membahas kemungkinan penambahan kuota BBM bagi Gorontalo.
“Kami Komisi II agendakan ke Jakarta, bertemu dengan BPH Migas dalam rangka meminta kalau boleh kuota untuk Gorontalo itu ditambah,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Limonu Hippy meminta adanya perbedaan informasi mengenai kuota BBM antara Pertamina Patra Niaga dan SPBU segera diklarifikasi.
“Misalnya ada kuota yang sebelumnya 16 kemudian menjadi 8, dari 24 menjadi 16, dan dari 32 menjadi 16. Ini yang harus kita klarifikasi,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Sorotan lain disampaikan Anggota Komisi II Hamzah Idrus. Ia mengungkapkan masih ditemukannya praktik pengisian BBM menggunakan jeriken yang dilayani oleh SPBU.
Selain itu, Hamzah juga menemukan dugaan celah dalam penggunaan barcode pembelian BBM yang memungkinkan satu barcode digunakan pada kendaraan berbeda.
“Barcode itu kan seharusnya terikat pada satu plat nomor unit kendaraan. Tapi di lapangan kita melihat ada satu barcode yang bisa digunakan untuk kendaraan lain. Kalau sistemnya seperti ini, berarti ada celah yang harus segera diperbaiki,” tegas politisi PKS tersebut.
Politisi PDI-P Venny Anwar turut meminta mekanisme penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi petani dievaluasi. Hal itu menyusul adanya dugaan rekomendasi dimanfaatkan oleh pihak yang bukan berprofesi sebagai petani.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Paris Jusuf mengingatkan agar pengawasan distribusi BBM tidak berhenti sebatas inspeksi mendadak.
“Jangan sampai cuma dua hari gertak, selesai, sudah tidak ada tindak lanjut. Apa gunanya? Tidak ada guna,” tegasnya.
Komisi II mendorong agar inspeksi mendadak dilakukan di seluruh SPBU yang ada di Gorontalo. Langkah tersebut dinilai penting untuk memetakan persoalan distribusi sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Seluruh temuan dalam RDPU tersebut selanjutnya akan menjadi bahan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan pertemuan dengan BPH Migas, termasuk dalam pembahasan mengenai kuota BBM untuk wilayah Gorontalo. (isno/gopos)
