GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung ke lapangan dengan melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (5/7/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk menampung berbagai keluhan dari tenaga kesehatan, terutama soal nasib tenaga honorer yang SK-nya akan habis mulai bulan Juli ini.
Anggota Komisi IV, dr. Sri Darsianti Tuna, mengungkapkan bahwa status Puskesmas Tabongo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebenarnya memberi keleluasaan dalam hal pembiayaan, termasuk untuk menggaji tenaga kontrak.
Menurutnya, dana kapitasi dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 14.900 jiwa dari total 19.000 penduduk seharusnya cukup untuk mendanai honor tenaga non-PNS serta operasional lainnya.
“Dengan jumlah peserta JKN sebanyak itu, semestinya dana kapitasi bisa dimanfaatkan lebih maksimal untuk membiayai tenaga kontrak dan mendukung layanan kesehatan,” ujar dr. Sri.
Namun ia mengingatkan, rekrutmen tenaga honorer tidak bisa dilakukan sembarangan. Komisi IV meminta agar perekrutan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan lapangan dan mendukung program prioritas.
“Tenaga honorer yang terlalu banyak tanpa dasar kebutuhan justru bisa membebani anggaran. Prioritaskan formasi yang memang krusial dan masih kurang,” tegasnya.
Selain itu, dr. Sri menyoroti rasio tenaga medis di Puskesmas Tabongo yang dinilainya masih timpang. Ia mencontohkan, dengan populasi mendekati 20.000 jiwa, idealnya puskesmas tersebut memiliki minimal tiga hingga empat dokter.
“Saat ini hanya ada satu dokter CPNS dan satu dokter kontrak. Padahal standar WHO mengharuskan satu dokter untuk melayani 5.000 jiwa. Artinya, kekurangan tenaga medis di sini cukup serius,” jelasnya.
Semua masukan dan permasalahan yang disampaikan pihak puskesmas, kata dr. Sri, akan segera dibawa ke ranah pembahasan lanjutan. Komisi IV berkomitmen mengkomunikasikan hal ini ke Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sebagai pemilik kewenangan utama dalam pengelolaan tenaga honorer di fasilitas kesehatan daerah.
“Untuk urusan yang masuk lingkup provinsi, kami akan menjalin koordinasi aktif dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo agar solusi yang diberikan bisa bersifat komprehensif,” tutupnya.(isno/gopos)
