GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo berupaya mencari solusi terbaik untuk nasib Tenaga Pendukung Kegiatan Administrasi dan Dukungan (TPKAD). Meski sempat muncul kekhawatiran akan dirumahkan, namun Pemkot berkomitmen agar para TPKAD tetap bisa bekerja hingga akhir tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa menjelaskan, saat ini nasib TPKAD yang tidak terdata dalam sistem nasional dikembalikan kepada kemampuan keuangan masing-masing daerah.
“Sudah dianggarkan sampai Desember, ini yang menjadi ketakutan bagi mereka. Tapi dengan adanya kebijakan dari Menpan, TPKAD yang tidak masuk dalam database itu dikembalikan ke daerah. Jika daerah mampu, maka mereka tetap bisa bekerja,” kata Irwan Hunawa, Selasa (16/7/2025).
Irwan menyebutkan, Wali Kota Gorontalo menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap keberlanjutan nasib para TPKAD. Menurutnya, mereka juga adalah warga yang memiliki keluarga dan tanggungan hidup.
“Pak Wali Kota menginginkan mereka tetap bisa bekerja. Karena TPKAD ini juga punya anak, orang tua dan kebutuhan hidup lainnya. Kita tidak ingin mereka dirumahkan begitu saja,” tegasnya.
Upaya konkrit pun dilakukan dengan menggeser anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setidaknya ada tiga OPD yang sebelumnya belum sempat menganggarkan untuk TPKAD, kini ikut berkontribusi.
“Alhamdulillah, tadi sudah dicukupkan dari beberapa OPD, kurang lebih tiga OPD, yang sebelumnya belum sempat dianggarkan. Totalnya sekitar Rp450 juta. Sehingga insyaallah, TPKAD bisa tetap mendapatkan penghasilan hingga Desember,” ungkap Irwan.
Terkait sopir camat, Irwan menjelaskan bahwa pembiayaannya dikembalikan kepada masing-masing camat untuk disesuaikan dengan belanja mereka. Namun untuk sopir di bagian sekretariat, tetap mengikuti skema belanja yang ada.
“Untuk sopir camat itu dikembalikan ke camat masing-masing. Sementara untuk sopir di bagian-bagian atau Kabag, disesuaikan dengan belanja. Gaji mereka tetap seperti semula,” tambahnya.
DPRD Kota Gorontalo berharap agar seluruh pihak dapat memahami kondisi keuangan daerah saat ini, dan bersama-sama mencari solusi agar tidak ada tenaga pendukung yang terdampak secara sosial maupun ekonomi.(Rama/Gopos)
