GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Komisi III DPRD Kota Gorontalo meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan menyusul kondisi keuangan daerah yang dinilai sangat terbatas.
Ketua Komisi III DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, menjelaskan bahwa usulan-usulan anggaran dari TAPD saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD. Namun, di tengah banyaknya kebutuhan dari OPD, anggaran yang tersedia sangat minim sehingga diperlukan skala prioritas yang jelas.
“Apa yang sudah disampaikan TAPD ke DPRD ini sementara kami bahas. Hari ini ada beberapa hal yang masih butuh anggaran. Oleh karena itu, kami DPRD menyarankan agar dipilah dulu mana yang menjadi prioritas, mengingat anggaran yang sangat terbatas,” ujar Ariston, Selasa (16/7/2025).
Menurutnya, pembahasan anggaran kali ini merupakan tantangan tersendiri karena DPRD juga tidak mengambil langkah menaikkan target pendapatan secara spekulatif.
“Kami tidak berani menaikkan target pendapatan. Jadi, kita maksimalkan saja anggaran yang ada. Permintaan dari OPD memang banyak, tetapi semuanya tidak bisa dipenuhi begitu saja. Harus dipilah dulu berdasarkan urgensinya. Yang paling penting adalah yang menyentuh langsung kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ariston juga menyoroti bahwa seluruh program yang diusung oleh Wali Kota Gorontalo sejauh ini merupakan program yang pro-rakyat, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun dalam upaya memberantas peredaran minuman keras (miras).
“Semua program yang disampaikan Pak Wali Kota, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan, adalah untuk kepentingan rakyat dan mendukung kehidupan keagamaan serta pemberantasan miras. Jadi penganggarannya harus diseleksi ketat,” lanjut Ariston.
Ia menambahkan, DPRD menyerahkan kembali kepada TAPD untuk merancang ulang postur anggaran berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.
“Masih dicari dulu postur penganggarannya. Jadi kita kembalikan dulu ke TAPD untuk menentukan program mana yang benar-benar prioritas sesuai dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan anggaran daerah,” tutupnya.(Rama/Gopos)
