GOPOS.ID, GORONTALO – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Meski menerima, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan penting. DPRD menegaskan anggaran daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi harus mampu menghasilkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-106 DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (14/9/2026). Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,271 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,261 triliun.
Fraksi Golkar meminta APBD 2027 diarahkan sebagai instrumen pembangunan untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus memperkuat sektor pertanian. Efisiensi juga diminta dilakukan terhadap belanja yang bersifat seremonial.
Sementara Fraksi NasDem menyoroti proyeksi penurunan pendapatan sebesar 17,32 persen serta belanja modal yang turun 70,16 persen menjadi sekitar Rp27,58 miliar.
Pemerintah diminta mengkaji kembali komposisi belanja modal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat. NasDem juga meminta program investasi, UMKM, pertanian, perikanan dan infrastruktur memiliki target yang jelas dalam menciptakan lapangan kerja.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD harus dinilai dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat, bukan semata-mata dari tingkat realisasi anggaran.
Pemerintah diminta memperkuat mitigasi bencana, termasuk menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran. Pengawasan terhadap aktivitas pertambangan juga perlu diperketat, bersamaan dengan penguatan irigasi, penyediaan air bersih, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Gerindra meminta setiap rupiah dalam APBD memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur. Upaya meningkatkan PAD didorong melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penataan aset daerah, perluasan basis pajak serta penguatan pencegahan kebocoran.
Gerindra menegaskan dukungan terhadap APBD 2027 tetap akan dibarengi dengan fungsi pengawasan DPRD secara kritis dan objektif.
Fraksi PPP memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang masih membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar. PPP mendorong rumah sakit tersebut dikembangkan menjadi pusat layanan kanker sekaligus segera ditingkatkan statusnya menjadi Tipe B.
PPP juga menyoroti masih rendahnya progres pencetakan sawah baru. Penurunan belanja modal dinilai berpotensi memengaruhi pembangunan irigasi dan jalan daerah.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti sejumlah target makro dalam APBD 2027, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, angka kemiskinan 11,29 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,9 persen dan Gini Ratio 0,36.
Pemerintah diminta menjelaskan program yang disiapkan untuk mencapai target tersebut, termasuk siapa penerima manfaatnya. PKS juga meminta rincian belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar Rp412,23 miliar dibuka secara jelas.
Selain itu, PKS mempertanyakan strategi pemerintah memastikan pembangunan jalan, irigasi, kesehatan dan pendidikan tetap berjalan di tengah penurunan belanja modal.
Fraksi Amanat Bangsa menilai pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebesar 6,20 persen pada Triwulan II dan 6,94 persen pada Semester I 2026 harus diikuti peningkatan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat.
Fraksi tersebut mendorong hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan berbagai komoditas lokal, penguatan UMKM, optimalisasi PAD serta pengelolaan sektor pertambangan secara transparan dan berkelanjutan.
Sementara Fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyoroti penurunan produksi padi sebesar 12,58 persen yang dipengaruhi serangan hama. Fraksi ini mendorong penguatan sektor jagung dan perikanan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga diminta memperkuat Program Taksi Nelayan, mempercepat pembangunan Bendungan Bulango Ulu dan Bandara Djalaluddin, memenuhi mandatory spending serta memastikan proyek-proyek infrastruktur mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Setelah menyampaikan pandangan dan catatan masing-masing, seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam proses pembahasan, turut muncul usulan agar anggaran pakaian dinas Gubernur yang mencapai sekitar Rp226 juta ditekan menjadi Rp100 juta. Selisih anggaran tersebut diusulkan dialihkan untuk program yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
Ranperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelum ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (isno/gopos)
