BELAKANGAN ini begitu ramai tentang protes kebijakan penyebaran informasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui aparatur sipil negara (ASN). Lantas apa yang salah dari kebijakan tersebut?
Sebagai orang media, penulis tentu setuju dengan kebijakan ini. Sebab diera banjir informasi sekarang ini, banyak ASN yang kurang fokus terhadap kinerja pemerintahnya sendiri. Kurang upadate dengan informasi di daerahnya dan tentang apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerah. Karena bagi mereka, kinerja pemerintah sekarang lebih banyak dengan agenda seremonial. Itu karena informasi yang mereka dapati secara mandiri hanya tentang agenda seremonial.
Padahal tanpa mereka sadari, pemimpin mereka sedang giat-giatnya untuk meningkatkan perekonomian daerah, maupun mensinergikan program pusat dan daerah. Itulah yang kemudian diinformasi oleh Gubernur-Wakil Gubernur Gorontalo agar bisa diketahui dikalangan ASN.
Berita-berita ini seakan tak menarik bagi mereka (ASN), tetapi jika ada berita tentang kebijakan kenaikan gaji, kapan waktu pencairan gaji 13-14, dan mutasi pegawai. Informasi ini pasti akan sangat diburu oleh ASN kita. Karena dalam informasi itu terdapat ‘kepentingan’ dari ASN.
Penyebaran informasi melalui ASN di Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah sangat pas. Agar mereka tahu apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah mereka. Gunanya informasi ini juga agar dikonsumsi oleh ASN. Supaya mereka tahu perkembangan yang terjadi di daerah. Kebijakan apa yang telah dibuat, sehingga ketika ada masyarakat yang bertanya tentang kinerja kepala daerah atau pemimpin daerah, mereka dengan mudah untuk menyampaikan pertanggungjawaban itu kepada masyarakat.
Tidak bisa dipungkiri juga, bagi sebagai ASN-ASN ini pasti ada yang hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting share berita, tanpa dibaca atau dilihat hingga tuntas. Sehingga mereka pun tak paham subtansi dari informasi yang dibagikan. Yang penting sudah share berita, kinerja pun jalan. Tidak seperti itu konsepnya.
Apa yang dilakukan oleh Gusnar Ismail dan Idah Syahidah saat ini untuk mewujudkan kebutuhan informasi kepada masyarakat tentang kinerja mereka. Mengapa beberapa kepala daerah di pulau Jawa sangat dikenal? Itu karena program kerja mereka didistribusikan melalui media. Mereka bahkan menggunakan media sosial pribadi mereka untuk melaporkan kinerjanya kepada masyarakat. Karena jumlah follower yang sudah sangat banyak.
Sehingga otomatis ini menjadi konsumsi publik yang sangat luas. ASN disana bagaimana? Mereka juga ikut menshare informasi. Berbagai upaya itu dilakukan agar kebijakan daerah sampai ke telinga masyarakat. Akses informasi sekarang sudah sangat mudah, sehingga butuh sedikit sentuhan agar informasi itu sampai ke masyarakat yang lebih luas lagi.
Kebijakan pemerintah Gorontalo sendiri tidak hanya berfokus kepada masyarakat Gorontalo, tapi sebisa mungkin lebih luas lagi. Sebab untuk menjadikan satu konten yang viral itu tidak semudah dengan apa yang dikritik oleh sebagain orang yang kurang paham dengan kebutuhan informasi itu. Jika ada yang tidak suka dengan cara pemerintah provinsi Gorontalo dalam melaporkan kinerja pemerintahannya, mungkin orang itu memang tidak butuh dengan informasi tersebut. (adm-01/gopos)
gacormen
Kebijakannya benar dan baik untuk kebutuhan informasi publik, tp ketika dibarengi dengan sanksi denda atau sejenisnya itu yang jadi soal. Problem ASN tentang lupa atau bahkan tidak memiliki data dalam penyebaran info kinerja pemda tidak bisa dilhat sederhana, itu adalah bagian dri problem keseharian mereka. Mka penting kebijakan yang harus bijaksana. Edward III dalam Widodo (2012) salah satu istrumen suksesnya implementasi suatu kebjakan adalah adanya dukungan sumber daya berupa ketersediaan sarana pendukung yang dijalankan oleh aktor pelaksnaa kebjjakan dan dilakukan secara sadar dan sukarela.
Maka ASN perlu ada dukungan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan itu, tanpa ada konsekuensi sanksi bagi meraka yang tdk bisa melaksanakan dengan alasan tertentu.