GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menegaskan isu yang beredar terkait tudingan selingkuh yang mengatasnamakan pejabat di Pohuwato merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks.
Sebab tidak ada bukti-bukti yang menguatkan adanya pejabat di Pemerintah Pohuwato tersebut selingkuh. Landasan hanya rekaman yang beredar, langsung diasumsi oleh beberapa orang bahkan telah dimuat oleh beberapa media yang menyatakan bahwa telah terjadi perselingkuhan. Padahal opini tersebut belum tentu benar adanya.
Dengan adanya informasi tersebut tentu pemerintah Kabupaten Pohuwato sangat dirugikan. Pemerintah Pohuwato sendiri sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terkait persoalan tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau saat di temui Gopos.id di ruang kerjanya, Jumat (01/04/2022).
Menurut dia, soal rekaman percakapan yang beredar 1 menit 15 detik tidak bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi pejabat di maksud. Sehingga isu yang beredar tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai landasan yang kuat.
“Opini sesat terkait tudingan seperti itu, secara umum yang dirugikan adalah pemerintah daerah,”tutur Iskandar
Ungkap yang sama disampaikan Plt Kadis Kominfo Pohuwato Arman Mohamad, pihaknya saat ini masih mengumpulkan berbagai informasi, untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk didalamnya apakah akan diambil langkah hukum. Bahkan atas nama pemerintah, jika ini terbukti merugikan pemerintah, maka pemerintah kabupaten Pohuwato secara tegas akan menempuh jalur hukum sehingga perbuatan serupa tidak terulang kembali.
“Kami akan minta bagian hukum untuk mengkaji pemberitaan di sejumlah media, untuk menentukan apakah akan dibuat pengaduan hukum atau tidak. Penting untuk diketahui, opini yang tidak didasari bukti kuat itu sangat merugikan pemerintah daerah. Apalagi ini menyangkut pemerintah. Tentu pemerintah sangat dirugikan terkait hal yang sudah beredar luas itu,” ungkap Arman.
Oleh karena itu dirinya, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga kondusifitas daerah menjelang Ramadan. Masyarakat harus bijak memilih informasi, dan jangan gampang percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. (yusuf/gopos)
