GOPOS.ID, GORONTALO – Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo masih menjadi perhatian menjelang akhir tahun. Inflasi tahunan pada September 2026 tercatat 5,46 persen secara year-on-year (yoy), sementara inflasi kumulatif Januari–September mencapai 4,44 persen (year-to-date/ytd). Cabai rawit menjadi salah satu penyumbang utama dengan andil 1,46 poin persentase.
Tingginya inflasi itu terjadi di tengah fenomena El Nino (kemarau panjang, red) kategori sangat kuat yang mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Karena itu, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
“Faktor iklim dalam hal ini fenomena El Nino sangat kuat menjadi tantangan bersama bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk di Gorontalo dalam pengendalian inflasi,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana, saat Ngopi Bareng Insan Media (Piramida) KPw BI Provinsi Gorontalo, Rabu (28/10/2026).
Bambang Setya Permana menjelaskan, ada beberapa langkah strategis yang dijalankan TPID Provinsi Gorontalo dalam pengendalian inflasi, terutama pada aspek pengendalian harga komoditi volatile food yang memicu inflasi di Gorontalo. Untuk jangka pendek, TPID Provinsi Gorontalo mendorong pemenuhan komoditas cabai rawit dari luar daerah. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama antar pedagang atau business to business.
“Kerja sama ini dilaksanakan Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Selatan. Selain komoditas cabai rawit, kerja sama ini juga dilakukan untuk komoditas bawang merah yang produksinya sangat kecil di Gorontalo,” ungkap Bambang Setya Permana.
Langkah strategis lainnya adalah peremajaan lahan-lahan produksi cabai rawit. Sejalan hal itu, TPID Provinsi Gorontalo juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan melalui gerakan menanam atau Agro Mopomulo di halaman rumah. “Ini merupakan strategi jangka menengah dalam upaya menjaga ketersediaan,” jelas Bambang Setya Permana.
Sinergi dan Konsistensi
Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan langkah yang konsisten dari berbagai pihak. Tantangan perubahan iklim dan dinamika pasokan pangan ke depan perlu diantisipasi melalui penguatan koordinasi serta upaya menjaga ketersediaan komoditas.
Pengalaman Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Gorontalo pada 2025 menjadi salah satu modal dalam menghadapi tantangan tersebut. Upaya pengendalian inflasi pada periode itu mengantarkan TPID Gorontalo meraih penghargaan TPID Berkinerja Terbaik pada TPID Awards 2026.
Bambang Setya Permana mengungkapkan, capaian tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, terutama di tengah ancaman gangguan produksi pertanian akibat El Nino dan kebutuhan menjaga pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN).
“Komitmen itu juga diperkuat melalui konsolidasi strategi pengendalian inflasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam forum Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), 23 Oktober 2026, di Makassar,” kata Bambang Setya Permana.
Forum tersebut dihadiri Menteri Pertanian, Anggota Dewan Gubernur BI, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepala daerah se-Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pertemuan itu memperkuat kesamaan langkah dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan konektivitas distribusi, dan memperkuat ketahanan pangan kawasan.
Di tingkat daerah, strategi pengendalian inflasi dijalankan melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, langkah yang disiapkan meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan bantuan pangan. Upaya ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu, ketersediaan pasokan diperkuat melalui gerakan menanam atau Agro Mopomulo di halaman rumah, perluasan kerja sama antardaerah (KAD), serta dukungan sarana produksi pertanian.
Kelancaran distribusi menjadi bagian berikutnya melalui fasilitasi penyaluran pangan dari daerah yang mengalami surplus. Langkah ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan di wilayah yang memerlukan tambahan pasokan.
Adapun komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi TPID, rapat tingkat tinggi atau High Level Meeting menjelang HBKN, pemantauan harga, inspeksi pasar, serta edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak dan diversifikasi pangan.
Masyarakat diimbau untuk berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan dan mengkonsumsi bahan pangan non-lokal Gorontalo yang tersedia sebagai alternatif/diversifikasi. Sementara pedagang dan distributor diharapkan turut menjaga kewajaran harga. Partisipasi seluruh pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi untuk mendukung terjaganya stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(hasan/gopos)
