Oleh: Dr. Funco Tanipu, S.T., M.A
(Founder The Gorontalo Institute)
DALAM politik, tidak ada puncak yang abadi. Setiap daerah mengalami siklus: melahirkan elite, menikmati pengaruh, lalu memasuki fase regenerasi. Gorontalo tampaknya sedang berada pada fase terakhir itu.
Selama hampir satu dekade, Gorontalo menikmati sesuatu yang jarang dimiliki provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Di tengah keterbatasan demografi, daerah ini mampu menempatkan putra-putranya di pusat-pusat kekuasaan nasional. Pada periode 2019–2024, representasi politik Gorontalo mencapai titik yang layak disebut sebagai periode emas.
Saat itu, Rachmat Gobel menjadi Wakil Ketua DPR RI, Fadel Muhammad menjabat Wakil Ketua MPR RI, Zainudin Amali menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Suharso Monoarfa memimpin Kementerian PPN/Bappenas, Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Roem Kono dipercaya sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina, sementara Danny Pomanto memimpin Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.
Konstelasi tersebut bukan sekadar daftar jabatan. Ia mencerminkan hadirnya elite Gorontalo pada hampir seluruh simpul strategis kekuasaan negara: legislatif, eksekutif, diplomasi, hingga pemerintahan daerah. Sulit menemukan provinsi dengan ukuran penduduk yang relatif kecil tetapi memiliki penyebaran elite nasional seluas itu.
Ironisnya, justru ketika representasi politik mencapai puncaknya, Gorontalo masih bergulat dengan persoalan klasik: tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, keterbatasan investasi, kualitas sumber daya manusia, dan lapangan kerja yang belum tumbuh secepat harapan. Paradoks inilah yang menarik untuk dibaca.
Dari Politik Kepemimpinan ke Politik Representasi
Pemilu 2024 mengubah lanskap tersebut secara drastis.
Rachmat Gobel tidak lagi menjadi Wakil Ketua DPR RI dan kemudian wafat pada Juli 2026. Fadel Muhammad tidak lagi berada dalam unsur pimpinan MPR RI dan kini menjalankan tugas sebagai anggota DPD RI. Zainudin Amali meninggalkan kabinet, sempat menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri, lalu memilih berkonsentrasi sebagai Wakil Ketua PSSI. Suharso Monoarfa tidak lagi berada di pemerintahan dan lebih banyak mengelola aktivitas bisnisnya. Sandiaga Uno kembali ke dunia usaha, sedangkan Roem Kono lebih memilih berperan sebagai penasihat di Partai Golkar.
Berakhirnya era tersebut bukan sekadar pergantian jabatan. Ia menandai berakhirnya satu generasi elite nasional asal Gorontalo.
Hari ini Gorontalo tetap memiliki wakil di DPR RI maupun DPD RI. Akan tetapi, posisi tersebut lebih banyak berada pada fungsi representasi konstitusional. Mereka menjalankan tugas legislasi, pengawasan, pembahasan anggaran, dan reses sebagaimana mestinya. Yang belum terlihat adalah munculnya figur yang menjadi pengarah agenda nasional, pemimpin komisi strategis, pimpinan lembaga negara, atau tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan nasional.
Dengan kata lain, Gorontalo mengalami pergeseran dari politik kepemimpinan menuju politik representasi. Daerah ini masih hadir di Senayan, tetapi tidak lagi berada di ruang-ruang inti tempat keputusan nasional dirumuskan.
Ketika Elite Tidak Berbanding Lurus dengan Pembangunan
Fenomena ini sesungguhnya membuka pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah banyaknya elite nasional otomatis menghasilkan percepatan pembangunan daerah?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.
Teori elite yang dikembangkan Vilfredo Pareto maupun Gaetano Mosca menjelaskan bahwa keberadaan elite lebih banyak menentukan distribusi kekuasaan daripada distribusi kesejahteraan. Elite memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, tetapi keberhasilan pembangunan tetap bergantung pada kapasitas institusi daerah, kualitas birokrasi, kemampuan menyusun program, serta konsolidasi kepentingan lokal.
Dalam kasus Gorontalo, keberadaan banyak elite nasional memang meningkatkan prestise politik daerah. Akan tetapi, prestise tidak selalu berubah menjadi transformasi ekonomi. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sementara struktur ekonomi daerah belum mengalami lompatan berarti.
Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup ditopang oleh figur-figur besar. Ia membutuhkan institusi yang kuat, birokrasi yang efektif, serta kepemimpinan kolektif yang mampu mengubah akses politik menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Krisis Regenerasi
Persoalan terbesar Gorontalo hari ini bukanlah kehilangan tokoh-tokoh senior. Yang lebih mengkhawatirkan adalah belum tampaknya generasi penerus dengan daya jangkau nasional yang setara.
Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini disebut sebagai persoalan sirkulasi elite. Ketika satu generasi selesai menjalankan perannya, harus tersedia generasi berikutnya yang siap mengambil alih. Apabila proses regenerasi tersendat, pengaruh politik suatu daerah akan ikut menurun.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang mampu mempertahankan pengaruh nasional bukan karena memiliki satu tokoh besar, melainkan karena terus melahirkan elite baru. Jawa Timur tidak berhenti setelah Khofifah Indar Parawansa. Sulawesi Selatan tidak berhenti setelah Jusuf Kalla. Sumatera Barat terus menghasilkan tokoh lintas generasi. Regenerasi menjadi sumber keberlanjutan pengaruh politik.
Di sinilah tantangan Gorontalo.
Regenerasi tidak dapat hanya mengandalkan hubungan kekerabatan politik atau popularitas lokal. Ia harus dibangun melalui kaderisasi partai, kepemimpinan birokrasi, dunia akademik, organisasi masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Elite nasional tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membentuk kapasitas, jejaring, dan legitimasi.
Menyiapkan Periode Emas Berikutnya
Gorontalo sesungguhnya telah membuktikan bahwa daerah kecil mampu memainkan peran besar dalam politik nasional. Keberhasilan itu adalah modal sejarah yang tidak dimiliki semua provinsi.
Namun sejarah hanya akan menjadi nostalgia apabila tidak melahirkan generasi baru.
Karena itu, agenda politik Gorontalo pada dekade mendatang tidak semestinya hanya berfokus pada memenangkan pemilu atau pilkada. Agenda yang lebih penting adalah membangun ekosistem yang melahirkan pemimpin nasional baru—pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, pengalaman birokrasi, jejaring politik, dan kemampuan membaca arah perubahan Indonesia.
Senjakala satu generasi elite tidak harus dimaknai sebagai kemunduran permanen. Ia dapat menjadi awal dari lahirnya generasi berikutnya. Politik selalu bergerak dalam siklus. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Gorontalo pernah memiliki elite nasional yang besar, melainkan apakah Gorontalo sedang mempersiapkan elite nasional berikutnya.
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah periode emas politik Gorontalo benar-benar telah berakhir, atau hanya sedang menunggu babak baru. (**)
