GOPOS.ID, TILAMUTA — Pemerintah Kabupaten Boalemo resmi melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Sekretaris Daerah dari Dr. Sherman Moridu, MM kepada Prof. Dr. Nurdin Baderan, SP, M.Si, Rabu (22/4/2026)
Pergantian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan daerah. Prosesi sertijab tersebut menandai beralihnya tongkat koordinasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo, sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk menjaga kesinambungan program strategis daerah.
Dalam sambutannya, Dr. Sherman Moridu menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih selama ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas kinerja birokrasi, terutama dalam menghadapi agenda pembangunan yang masih membutuhkan perhatian serius.
Menurut Sherman, sejumlah program prioritas, baik yang bersumber dari agenda nasional maupun target pembangunan daerah, memerlukan percepatan implementasi melalui koordinasi yang kuat antarorganisasi perangkat daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat seluruh OPD dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah sebagai indikator akuntabilitas pemerintah.
“Capaian yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ini membutuhkan dukungan dan kerja bersama seluruh jajaran,” ujar Sherman.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Boalemo yang baru, Prof. Dr. Nurdin Baderan, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pola kerja birokrasi yang lebih terukur, adaptif, dan berorientasi hasil melalui konsep “Boalemo SAT-SET.”
Konsep tersebut, kata Nurdin, bukan sekadar menggambarkan ritme kerja cepat dan tepat, tetapi juga merupakan akronim dari Satu Tujuan dan Sepuluh Target yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya Boalemo yang produktif dan berdaya saing hingga tahun 2029.
Ia menjelaskan, seluruh target yang dirumuskan akan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijalankan melalui sistem kerja berbasis indikator kinerja yang terukur.
“Kita mempertahankan yang sudah baik dan mempercepat yang belum optimal. Kuncinya ada pada kolaborasi, disiplin, dan komitmen bersama,” tegas Nurdin.
Dalam arahannya, Nurdin juga menekankan pentingnya perjanjian kinerja sebagai instrumen evaluasi bagi seluruh perangkat daerah, sehingga setiap target pembangunan dapat diukur secara objektif dan akuntabel.
“Tantangan birokrasi ke depan yang semakin dinamis, khususnya terkait digitalisasi pemerintahan, percepatan pelayanan publik, serta intensitas koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ungkap Nurdin
Menurutnya, birokrasi daerah harus mampu mengelola ritme kerja secara seimbang agar agenda pembangunan pusat dan prioritas daerah dapat berjalan beriringan.
Dalam analoginya, Nurdin menggambarkan organisasi pemerintahan sebagai sebuah bangunan yang ditopang oleh pilar-pilar utama, yakni pimpinan OPD dan seluruh aparatur pemerintah.
“Jika pilar ini kuat, maka tujuan besar pembangunan akan tercapai, bahkan menuju visi jangka panjang menjadikan Boalemo sebagai pusat peradaban di Teluk Tomini,” tutup Nurdin (Yusuf/Gopos)
