GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota se-Gorontalo bersepakat untuk menganggarkan dana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Dana pilkada yang akan dianggarkan atau dimasukkan pada APBD tahun depan secara keseluruhan berjumlah Rp306 miliar.
Dana Pilkada 2024 yang akan dialokasikan tersebut terdiri Pemprov Gorontalo senilai Rp103,314 miliar; Kabupaten Gorontalo Rp44,428 miliar; Boalemo Rp34,404 miliar; Pohuwato Rp23,302 miliar; Bone Bolango Rp32,415 miliar; Gorontalo Utara Rp31,018 miliar, serta Kota Gorontalo Rp37,190 miliar.
Kesepatan pemerintah daerah se-Gorontalo untuk menganggarkan dana pilkada pada APBD 2023 diputuskan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas, Senin (7/11/2022), di Grand Palace Convention Center Kota Gorontalo. Rapat dipimpin Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer dan turut dihadiri oleh pejabat Forkopimda, para bupati/wali kota se-Gorontalo. Hadir pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo.
“Diharapkan komitmen kita hari ini bisa sama-sama kita realisasikan,” tegas Hamka Hendra Noer.
Pada kesempatan itu, Hamka Hendra Noer, menjelaskan Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pilkada serentak 2024 secara bertahap. Yakni pada APBD 2023 dan APBD 2024. Oleh karena itu Hamka berharap, langkah serupa juga dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
“Kita sepakati dulu anggaran Pilkada akan mulai dianggarkan pada APBD 2023. Intinya itu dulu,” kata Hamka Hendra Noer menekankan.
“Mengenai detailnya, termasuk penggunaan anggarannya nanti kita bahas secara teknis,” imbuh Hamka Hendra Noer.
Lebih lanjut Hamka Hendra Noer menyampaikan, dana Pilkada yang akan dianggarkan melalui APBD selanjutnya akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk pengelolaan, serta untuk pengamanan Pilkada oleh TNI/Polri. Berkaitan hal itu, Hamka Hendra Noer kembali menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh unsur.
“Pemerintah, TNI/Polri, penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan harus kompak, bersinergi, dan berkolaborasi,” imbau Hamka Hendra Noer.
Terpisah, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, menyampaikan bila pihaknya sudah mendesain penyusunan anggaran di KPU provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpah tindih penganggaran, atau penganggaran yang dobel.(hasan/gopos)
