GOPOS.ID GORONTALO – Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Bina Taruna Gorontalo (UNBITA) menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya berorientasi akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, hingga instansi pemerintahan.
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru UNBITA Gorontalo, Misbahudin Djaba menjelaskan, konsep pembelajaran diarahkan agar selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan, terutama di sektor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan mayoritas mahasiswa yang berasal dari kalangan profesional, termasuk aparatur sipil negara (ASN).
“Fasilitas akademik kami rancang agar memudahkan aksesibilitas. Misalnya melalui sistem informasi akademik terintegrasi berbasis digital, serta pola perkuliahan yang fleksibel dengan jadwal akhir pekan. Metode pembelajaran juga menggunakan sistem hybrid, kombinasi tatap muka dan daring,” ungkap Misbahudin
Menariknya, Pascasarjana Ilmu Administrasi UNBITA tidak hanya menghadirkan dosen tetap program studi (DTPS), tetapi juga para pakar dari berbagai universitas terkemuka. Dalam tiga tahun terakhir, telah terjalin kerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Krisna Dwipayana Jakarta, Universitas Parahyangan Bandung, hingga Universitas Brawijaya Malang. Selain itu, kolaborasi juga diperluas bersama Asosiasi Administrasi Publik Indonesia.
“Kerja sama ini bukan hanya dalam penyusunan kurikulum, tetapi juga pelaksanaan perkuliahan. Kami ingin mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang langsung terhubung dengan praktik nyata,” tambahnya.
Lebih jauh, Pascasarjana Ilmu Administrasi kini menempatkan riset sebagai basis utama. Setiap penelitian mahasiswa diarahkan agar relevan dengan bidang kerja masing-masing, sehingga hasil riset dapat langsung dimanfaatkan oleh instansi terkait.
Bahkan, sejak empat tahun terakhir, hasil penelitian mahasiswa didiseminasikan secara rutin. Tahun ini, Pascasarjana UNBITA bersiap menggelar diseminasi keenam yang akan menghadirkan pimpinan daerah sebagai mitra pengguna hasil penelitian.
“Setiap karya mahasiswa kami dorong untuk memiliki nilai manfaat sekaligus legalitas. Karena itu, hasil penelitian wajib kami daftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan begitu, karya tersebut terjamin keaslian dan kredibilitasnya,” jelasnya.
Langkah ini diyakini menjadi salah satu keunggulan Pascasarjana Ilmu Administrasi dalam menghadirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi pemerintahan daerah dan dunia kerja. (Rama/gopos)
