GOPOS.ID, GORONTALO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan (stake holder) di Provinsi Gorontalo agar bersama-sama mendorong kemajuan daerah Gorontalo. Pasalnya, Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kemandirian fiskal. Gorontalo masih mengalami ketergantungan terhadap anggaran pusat.
Hal ini disampaikan Tito saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Gorontalo, Kamis (1/9/2022) di Hotel Aston, Kota Gorontalo. Menurut Tito, hanya 25 persen saja pendapatan asli daerah (PAD) dari jumlah anggaran di Gorontalo. 75 persen diantaranya merupakan anggaran dari tranfer pusat.Â
“Filososfi dari daerah otonom itu adalah kemandirian fiskal. Jadi ditandai dengan besarnya PAD lebih besar dari pada transfer pusat. Jadi artinya filosofi atau tujuan semangat memisahkan diri dari Sulut belum tercapai,” kata Tito Karnavian.
Mantan Kapolri itu menegaskan, kondisi ini menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi eksekutif, lagislatif serta masyarakat Gorontalo.
“Karena kalau terlalu tergantung terus dari Pemerintah Pusat apalagi kecil anggarannya Rp1,7 triliun. Jika terjadi dinamika pendapatan Nasional berkurang misalnya kenaikan harga energi, inflasi dan lain-lain maka itu sangat berdampak kepada Gorontalo yang sangat mengandalkan transfer pusat,” tutur Tito.
Tidak hanya PAD Provinsi Gorontalo saja. PAD kabupaten/kota juga menurut Tito sangat rendah dan masih tergantung dengan Pemerintah Pusat.
“Saya juga membedah tadi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota kota hampir sama tergantung pemerintah Pusat,” sebut putra mantan wartawan RRI, Achmad Saleh, itu.
Tito menegaskan perlu ada upaya-upaya kreatif dari kepala-kepala daerah untuk mendorong PAD Gorontalo. Ia berpesan agar swasta diserahkan dalam menunjang menaikan PAD Gorontalo serta memberikan kemudahan izin usaha untuk membuka lapangan kerja.
“Belaja fokus pada tingkatkan pendidikan, kesehatan agar SDMnya baik. dengan SDM yang unggul, SDA yang melimpah luar biasa di Gorontalo ini baru dia akan bisa memberikan nilai dongkrak,” ujar mantan Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.
Tito juga berpesan agar anggaran daerah tidak bocor. Sehingga akan bermasalah dengan konsekuensi hukum.
“Sudah sedikit, bocor lagi. Nanti jadi masalah hukum. Kasian rakyat, butuh kekompakan bersama,” kata Tito menegaskan. (muhajir/gopos)
