GOPOS.ID, GORONTALO – Menjaga harga beras tetap terjangkau bukan hanya soal memastikan ketersediaan stok, tetapi juga mengawasi bagaimana pangan tersebut sampai ke tangan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi perhatian Perum Bulog Cabang Gorontalo melalui pengawasan langsung terhadap jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Di tengah upaya pemerintah memperkuat stabilitas pangan nasional dan mengendalikan inflasi komoditas beras, Bulog Gorontalo memastikan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat pengecer tetap berjalan sesuai ketentuan.
Untuk memastikan hal tersebut, Kepala Cabang Bulog Gorontalo, Firmansya, bersama jajarannya melakukan pemantauan terhadap empat titik RPK di wilayah Kabupaten dan Kota Gorontalo, Jumat kemarin (30/10/2026).
Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi penjualan beras SPHP, mulai dari kesesuaian harga hingga mekanisme penyalurannya. Pengawasan tersebut sekaligus menjadi langkah antisipasi agar beras program pemerintah tidak mengalami penyimpangan ketika dipasarkan kepada konsumen.
Firmansya mengungkapkan, hasil pemeriksaan di empat lokasi menunjukkan aktivitas penjualan masih berjalan sesuai aturan. Pihaknya juga tidak menemukan indikasi pengalihan penjualan ke kios lain maupun perubahan kemasan beras SPHP.

Ia menambahkan, kondisi harga beras SPHP di pasaran Gorontalo hingga saat ini masih relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan, harga jual tercatat Rp12 ribu per kilogram dan belum ditemukan adanya kenaikan maupun praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan.
“Harga jual masih terpantau perkilogramnya 12 ribu disejumlah RPK binaan Bulog. Bulog sendiri memiliki sebanyak 175 yang terbagi di Pasar sebanyak 74 RPK dan diluar pasar 101 RPK,” jelasnya.
Keberadaan jaringan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program SPHP. Melalui RPK, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh beras dengan harga terjangkau, sekaligus membantu menjaga kestabilan harga di tingkat konsumen.
Secara nasional, program SPHP menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengendalikan gejolak harga beras. Penugasan kepada Bulog untuk menyalurkan beras tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Namun, efektivitas program tidak cukup hanya diukur dari besarnya stok beras yang disiapkan pemerintah. Pengawasan distribusi hingga tingkat pengecer juga menjadi faktor penting agar beras SPHP benar-benar diterima masyarakat sesuai tujuan awal program.
Karena itu, monitoring yang dilakukan Bulog Gorontalo menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan stabilisasi pangan nasional berjalan hingga ke daerah. Pengawasan berkala diharapkan dapat mencegah penyimpangan harga maupun distribusi yang berpotensi merugikan konsumen.
Dengan dukungan 175 RPK binaan, Bulog Gorontalo berharap penyaluran beras SPHP semakin merata dan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. (Isno/gopos)








