GOPOS.ID, JEMBER – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi signifikan di Kabupaten Jember. Selain pemenuhan gizi, program ini memicu perputaran uang besar.
Kehadiran MBG dinilai menjadi pemantik baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Efek berantai dari program ini diperkirakan mampu menggerakkan berbagai sektor usaha lokal.
Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara dilakukan di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026).
Acara tersebut dihadiri Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kehadiran ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program MBG di daerah.
Pemerintah Kabupaten Jember menyebut respons masyarakat sangat tinggi. Program ini dinanti, terutama oleh pelajar dan orang tua.
“Kalau kami turun langsung, masyarakat selalu bertanya kapan bisa mendapatkan MBG,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Fawait menjelaskan, MBG bukan sekadar program gizi. Program ini juga memiliki dampak ekonomi luas jika dijalankan maksimal.
Ia memperkirakan potensi perputaran uang dari MBG di Jember bisa mencapai hampir Rp4 triliun setiap tahun.
Angka tersebut mendekati total APBD Jember yang berkisar Rp4,3 triliun. Dampaknya diyakini besar bagi ekonomi lokal.
“Perputaran ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Pemkab Jember berupaya memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional program MBG.
Langkah ini bertujuan agar manfaat ekonomi dirasakan langsung petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat sekitar.
“Kami akan mengawal program ini agar sukses dan menekan angka kemiskinan di Jember,” kata Fawait.
Saat ini, Jember masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Timur.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menilai Jember layak menjadi contoh nasional dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, sistem pendataan di Jember tergolong akurat karena menjangkau hingga tingkat desa, RT, dan RW.
“Pendataan sampai tingkat bawah membuat program ini lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Jumlah penerima manfaat MBG di Jember mencapai sekitar 800.000 orang atau 30 persen dari total penduduk.
Namun, masih ada kelompok yang belum sepenuhnya terdata, seperti santri dan balita tanpa identitas resmi.
Selain itu, anak dari pernikahan dini juga menjadi tantangan dalam pendataan program.
Untuk menjangkau seluruh sasaran, Jember diperkirakan membutuhkan sekitar 400 unit SPPG.
Setiap unit SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan untuk operasional program.
Distribusi anggaran meliputi 70 persen bahan pangan, 20 persen operasional, dan 10 persen pengembalian investasi.
“Program ini juga membuka lapangan kerja, termasuk bagi ibu rumah tangga,” kata Dadan.
Secara nasional, sekitar 26.800 unit SPPG telah terdaftar dan dijalankan oleh mitra.
Peran mitra dinilai penting dalam mempercepat implementasi MBG di berbagai daerah.
Dengan cakupan luas, MBG di Jember diharapkan menjadi solusi gizi sekaligus penggerak ekonomi daerah.
Program ini juga ditargetkan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.(kur)
