Ketimpangan Gender di Gorontalo Menurun

GOPOS.ID, GORONTALO – Ketimpangan gender di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan. Hal itu tercermin pada Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 mengalami penurunan 0,0256 poin dibanding 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mencatat, IKG Gorontalo pada 2024 sebesar 0,365, sedangkan pada 2023 sebesar 0,391. Angka ini menunjukkan upaya perbaikan yang stabil dalam kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo.

“Nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan gender semakin kecil pula. Itu artinya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan semakin baik,” kata Plt Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, saat rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Gorontalo, Senin (5/5/2025).

Menurut Dwi Alwi Astuti, IKG mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi yakni Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan Gender, serta Pasar Tenaga Kerja. IKG Provinsi Gorontalo secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sejak 2019, IKG Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 0,018 poin per tahun sehingga total penurunannya secara kumulatif mencapai 0,092 poin selama lima tahun terakhir.

“Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan,” kata

Penurunan IKG Provinsi Gorontalo tahun 2024 dipengaruhi oleh perbaikan pada salah satu dimensinya, yaitu dimensi kesehatan reproduksi. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan kedua indikator penyusunnya, yaitu proporsi perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF)  dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20).

“Kedua indikator dimensi kesehatan reproduksi pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. MTF mencapai 0,045, sedikit menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 0,061. MHPK20 mengalami penurunan sebesar 0,019 poin dari tahun sebelumnya 0,322 menjadi 0,303,” tutur Dwi Alwi Astuti.

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh dua indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Pada 2024, jumlah anggota parlemen perempuan sebesar 24,44 persen. Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan cenderung tidak setara.

Selanjutnya pada pendidikan, persentase laki-laki yang berpendidikan SMA pada 2024 sebesar 31,41 persen. Mengalami penurunan 0,25 persen dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar 31,66 persen. sedangkan persentase perempuan meningkat 2,24 persen poin dari 33,86 persen pada 2023 menjadi 36,10 persen.

“Peningkatan pendidikan perempuan serta penurunan pendidikan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki cenderung tidak setara,” kata Dwi Alwi Astuti.

Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK kerja laki-laki dan perempuan mengalami penurunan pada 2024. TPAK laki-laki mencapai 84,50 persen pada 2024, menurun sebesar 0,84 persen poin dari tahun sebelumnya. Begitu pula dengan TPAK perempuan menurun 0,84 persen poin dari 56,07 persen pada 2023 menjadi 55,23 persen pada 2024. 

“Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan maupun laki-laki tidak menyebabkan perubahan dalam kesetaraan kesempatan untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena penurunan TPAK tersebut terjadi baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan, dan penurunan tersebut tidak menyebabkan pelebaran gap antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan,” tutur Dwi Alwi Astuti.(hasan/gopos)