GOPOS.ID, JOMBANG – Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, K.H Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031.
Penetapan itu melalui musyawarah majelis Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin. Nama Gus Kikin mendapatkan persetujuan dari Rais Aam terpilih.
“Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031,” kata salah satu kiai tim AHWA, K.H. Anwar Iskandar di Jombang.
Sebelum ditetapkan melalui mekanisme AHWA, Gus Kikin memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU dengan 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Lima nama yang masuk dalam daftar calon yang memenuhi syarat pada tahapan penjaringan tersebut selain Gus Kikin adalah K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Abdussalam Sochib, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan K.H. Abdul Ghaffar Rozin.
Gus Kikin yang juga Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU merupakan mandat dari struktur NU di Jawa Timur.
Ia juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk kembali merapatkan barisan dan menjaga kebersamaan setelah rangkaian dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Ia juga menegaskan NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
“NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan,” kata Gus Kikin.
Ia mengatakan NU memiliki pijakan dan pedoman organisasi yang menjadi kompas dalam menjalankan roda organisasi, sehingga NU tidak boleh menjadi alat kepentingan politik tertentu.
Menurut Gus Kikin, hubungan NU dengan politik merupakan dua hal yang berbeda. Sementara dalam hubungan dengan pemerintah, NU akan tetap memberikan dukungan sesuai dengan kewajiban umat Islam.
“Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda,” ujarnya.
Ia menegaskan NU sejak awal didirikan sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka. Karena itu, seluruh elemen dan potensi yang ada di lingkungan NU akan diupayakan untuk tetap terwadahi dalam kepengurusan mendatang.
“Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi,” katanya.
Gus Kikin mengatakan penyusunan kepengurusan PBNU menjadi pekerjaan awal setelah dirinya terpilih. Proses tersebut ditargetkan maksimal berlangsung selama satu bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat diselesaikan lebih cepat.
“Tutup satu bulan. Kita isi organisasi kita. Tanpa itu kita bagaimana mau bekerja?” katanya.
Terkait pemberantasan korupsi, Gus Kikin menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan moral. Karena itu, NU akan memperkuat pendidikan akhlak dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun karakter masyarakat.
“Kita dari NU dari sisi akhlak kita perbaiki moral itu kemudian lebih takut kepada Allah,” ujarnya.
Sementara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transformasi pesantren, Gus Kikin mengatakan NU telah memiliki modal awal melalui keberadaan pesantren dan perguruan tinggi NU yang tersebar di berbagai daerah, khususnya Jawa Timur.(Antara/gopos)
