GOPOS.ID, GORONTALO – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato, menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh Walikota Gorontalo mengenai hubungan gubernur dengan isu cagar budaya. Tuduhan tersebut muncul setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan sambutan Walikota Gorontalo saat memberikan apel kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota Gorontalo pada tanggal 7 September 2026.
Walikota menuduh Gubernur Gorontalo, yang baru-baru ini menemui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, ikut “mengompori” menteri tersebut terkait kemarahan Fadli Zon atas persetujuannya terhadap pembongkaran cagar budaya. Dalam sambutannya, Walikota menyatakan bahwa kedatangan Gubernur kepada Menteri Kebudayaan untuk mengusulkan calon pahlawan nasional, seperti HB. Yasin dan dr. Aloesaboe, tidak relevan. Ia berpendapat seharusnya gubernur fokus pada pengusulan calon pahlawan nasional di Kementerian Sosial, bukan di Kementerian Kebudayaan.
Menanggapi tuduhan tersebut, Dr. Alvian Mato memberikan klarifikasi yang menohok. Ia mengekspresikan keheranannya terhadap ketidakpahaman Walikota mengenai proses pengusulan pahlawan nasional. Menurutnya, Gubernur Gorontalo mendatangi Fadli Zon atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang merupakan hasil dari audiensi dengan Menteri Sosial RI pada 21 April 2026.
Alvian menjelaskan, alasan gubernur menemui Fadli Zon adalah karena menteri tersebut menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK), yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional, menurutnya, berada dalam mekanisme Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sehingga tidak ada hubungannya dengan isu cagar budaya yang diangkat oleh Walikota.
Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, di mana masing-masing pihak memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan budaya dan sejarah. Dengan adanya penjelasan dari Juru Bicara Gubernur, diharapkan masyarakat dapat memahami posisi gubernur dan proses yang dilalui dalam pengusulan pahlawan nasional, sekaligus meredakan ketegangan yang ada. (Putra/Gopos)
