GOPOS.ID, JEMBER – Program Bunga Desaku kembali mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Kegiatan ini dinilai menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat desa.
Ketua DPC PPP Jember, Gus Mamak, menyebut program tersebut bukan sekadar agenda seremonial pemerintah daerah, melainkan ruang interaksi langsung antara kepala daerah dan warga.
Menurutnya, kehadiran bupati di desa menciptakan hubungan yang lebih hangat dibanding komunikasi administratif yang selama ini berjalan melalui laporan formal birokrasi.
“Komunikasi langsung di lapangan membangun silaturahmi yang autentik dan menghadirkan ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat,” ujar Gus Mamak.
Ia menilai pendekatan turun langsung ke masyarakat menjadi cara efektif memahami kondisi riil yang tidak selalu tergambar dalam dokumen laporan resmi.
“Bupati tidak cukup menerima laporan di atas meja. Dengan hadir langsung, fakta lapangan bisa terlihat jelas dan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya.
Gus Mamak menambahkan, pola kerja seperti ini sekaligus menjadi langkah pencegahan agar keputusan pemerintah tidak hanya berdasarkan laporan yang bersifat formalitas.
Selain aspek sosial, program tersebut juga dinilai memiliki manfaat strategis dalam menggali potensi daerah yang selama ini belum terpetakan secara maksimal.
“Turun langsung ke desa membuka peluang mengidentifikasi potensi sumber daya yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut membebani anggaran daerah, karena menurutnya seluruh agenda telah melalui perhitungan yang matang.
Di tengah isu efisiensi energi, pelaksanaan program tetap dilakukan dengan langkah penghematan operasional, termasuk pengurangan jumlah kendaraan rombongan pemerintah.
“Bupati memberi contoh dengan menggunakan kendaraan bersama. Program tetap berjalan, tetapi operasional lebih hemat energi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menilai pelayanan publik tidak bisa sepenuhnya mengandalkan sistem digital.
Menurutnya, masih banyak kelompok masyarakat yang belum mampu mengakses layanan berbasis teknologi karena keterbatasan akses maupun literasi digital.
“Kita tidak bisa menutup mata, masih ada lansia dan warga di wilayah tertentu yang belum optimal memanfaatkan layanan online,” ujarnya.
Ia menegaskan kehadiran pemerintah secara langsung menjadi bentuk nyata keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Pemerintah harus hadir memastikan setiap warga memperoleh pelayanan,” katanya.
Regar menilai model pelayanan langsung justru mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat karena memangkas proses birokrasi yang panjang.
“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” pungkasnya.(kur)
