GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2027 di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026).
Kegiatan berlangsung secara daring dan luring. Forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat untuk menyusun arah pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan itu diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, menekankan pentingnya keselarasan pembangunan lintas tingkat pemerintahan.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keberhasilan daerah juga menjadi bagian dari capaian pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Imam Hidayat.
Ia menjelaskan pemerintah pusat telah menetapkan arah pembangunan 2027 dengan fokus mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui investasi dan penguatan sektor industri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkuat layanan dasar sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
“Semua kebijakan itu saling terhubung dan harus berjalan bersama agar pembangunan benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat,” katanya.
Arah kebijakan tersebut dirumuskan melalui sembilan program prioritas Nawabakti Satya Jawa Timur yang menjadi panduan pembangunan di daerah. Program itu mencakup pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, hingga penguatan pendidikan dan layanan kesehatan.
Selain itu terdapat pula program tata kelola pemerintahan bersih, penguatan kehidupan sosial inklusif, serta upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam paparannya, Imam juga menyinggung capaian indikator makro pembangunan di Kabupaten Jember yang dinilai cukup menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi yang berada di kisaran 5,33 persen.
“Capaian ini menunjukkan perekonomian daerah bergerak positif dan mulai menunjukkan dampak dari kebijakan pembangunan yang dijalankan,” jelasnya.
Selain ekonomi, tingkat pengangguran terbuka di Jember juga relatif rendah dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Data menunjukkan pengangguran terbuka di Jember berada pada angka 3,07 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi 3,71 persen.
“Ini menandakan peluang kerja semakin terbuka dan pembangunan ekonomi mulai memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Imam.
Meski begitu, ia mengingatkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam pembangunan, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia Jember saat ini berada pada angka 71,57 dan dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi kunci penting untuk mendorong kenaikan IPM pada masa mendatang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan stunting yang masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai daerah.
“Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga berkaitan dengan pola asuh, kesiapan keluarga, serta faktor pendidikan orang tua,” ungkap Imam.
Dalam forum itu, ia turut mendorong pengembangan kawasan selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata. Menurutnya, pengelolaan potensi itu secara terpadu dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah di masa depan.
“Tembakau Jember bahkan dikenal di pasar internasional dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menyebut aspirasi warga akan diserap langsung melalui program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan.
“Kami ingin mendengar langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya melalui perwakilan,” kata Fawait.
Program itu juga dimanfaatkan untuk sosialisasi berbagai layanan pemerintah sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam beberapa kegiatan, warga yang hadir juga menerima paket sembako sebagai bagian dari dukungan pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.
“Fokus utama pembangunan Jember 2026–2027 tetap pada pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data,” ujar Fawait.
Pemerintah daerah bahkan menyiapkan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan yang bekerja menggunakan data terpadu dari Badan Pusat Statistik.
Langkah itu diharapkan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. (Adv/Kur)
