GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo, menggelar audiensi penyampaian hasil pengawasan Tahun 2025 serta rencana pembinaan dan pengawasan Tahun 2026, bertempat di kantor BPKP Gorontalo, Jumat (13/2/2026)
Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Mohammad Riyanyo, menyampaikan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Boalemo, belum dilakukan penilaian dalam dua tahun terakhir (2024–2025).
Hal ini disebabkan belum siapnya dokumen pelaksanaan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Riyanyo, peran aktif pimpinan OPD menjadi kunci untuk mencapai maturitas SPIP Level 3 (Terdefinisi).
“BPKP mendorong Inspektorat Kabupaten Boalemo agar menjadi motor penggerak pengawasan, tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengawal pelaksanaan program strategis daerah,” ujar Riyanyo
Sepanjang tahun 2025, BPKP Perwakilan Gorontalo telah melaksanakan 408 kegiatan assurance dan 84 kegiatan consulting, sebagai bagian dari penguatan pengawasan keuangan dan program pembangunan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Boalemo, Rum Pagau, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah, untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas OPD dalam meningkatkan penerapan SPIP Terintegrasi.
“Kami menyadari masih ada kekurangan. Namun dengan kolaborasi dan kerja sungguh-sungguh, saya yakin Boalemo mampu mencapai level maturitas yang diharapkan,” tegas Rum
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun dihadapkan pada keterbatasan transfer dari pemerintah pusat.
“Langkah ini diharapkan dapat menjadi pijakan strategis bagi Boalemo, dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tutup Rum (Yusuf/Gopos)
