Tak semua anak memulai langkah dari garis yang sama. Ada yang berangkat ke sekolah dengan perlengkapan baru dan tanpa memikirkan biaya bulanan, tetapi tidak sedikit yang harus menimbang setiap pengeluaran keluarga sebelum melanjutkan pendidikan.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, biaya sekolah masih menjadi salah satu penyebab anak rentan putus pendidikan, terutama ketika memasuki jenjang sekolah menengah atas.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, persoalan tersebut dijawab melalui penguatan program bantuan pendidikan bagi pelajar dari keluarga miskin dan prasejahtera. Tahun ajaran 2026/2027 menjadi penanda penting ketika Pemerintah Kota Surabaya menyalurkan bantuan kepada 7.380 siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sederajat.
Bantuan itu tidak hanya berupa seragam dan perlengkapan sekolah, tetapi juga biaya pendidikan sebesar Rp350 ribu per bulan bagi siswa sekolah swasta yang berasal dari keluarga desil satu hingga lima.
Kebijakan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang terhadap bantuan pendidikan. Jika sebelumnya bantuan lebih banyak dipahami sebagai program sosial tahunan, kini pendekatannya diarahkan menjadi instrumen untuk mencegah kemiskinan antargenerasi. Pendidikan tidak lagi diposisikan sekadar layanan publik, melainkan investasi pembangunan manusia.
Langkah tersebut juga selaras dengan tantangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia terus meningkat, tapi kesenjangan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pada kelompok rentan, keputusan melanjutkan sekolah sering kali bukan ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan kemampuan ekonomi.
Karena itu, bantuan pendidikan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada angka nominal yang diterima. Bantuan tersebut menjaga agar seorang pelajar tetap berada di ruang kelas ketika kondisi ekonomi keluarganya sedang tertekan.
Tepat Sasaran
Hal menarik dari kebijakan Surabaya bukan hanya besaran bantuan, melainkan perubahan mekanisme penyalurannya. Dana bantuan pendidikan tidak lagi ditransfer langsung kepada siswa, tetapi disalurkan melalui sekolah. Langkah ini lahir dari evaluasi pelaksanaan sebelumnya yang menemukan masih adanya bantuan yang belum digunakan untuk membayar kebutuhan pendidikan.
Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga tata kelola. Bantuan yang tepat sasaran bukan hanya menyangkut siapa penerimanya, melainkan juga bagaimana dana benar-benar digunakan sesuai tujuan.
Pemkot Surabaya juga menerapkan verifikasi berdasarkan data kesejahteraan masyarakat melalui kelompok desil satu hingga lima. Pendekatan berbasis data ini menjadi penting agar bantuan tidak berubah menjadi program populis yang kehilangan sasaran. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kebijakan itu juga mengikuti perubahan regulasi pendidikan di Jawa Timur. Setelah sekolah negeri dibebaskan dari berbagai pungutan, perhatian pemerintah kota diarahkan kepada siswa sekolah swasta dari keluarga tidak mampu yang masih harus menanggung biaya pendidikan. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, yakni memberikan dukungan lebih besar kepada kelompok yang masih menghadapi hambatan ekonomi.
Namun demikian, bantuan biaya pendidikan tidak boleh berhenti sebagai program administratif. Pemerintah tetap perlu memastikan tidak muncul pungutan lain yang membebani siswa penerima bantuan. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar tujuan utama kebijakan benar-benar tercapai.
Di sisi lain, keterbukaan informasi juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memahami syarat penerima, mekanisme pendaftaran, hingga proses verifikasi agar tidak muncul persepsi bantuan hanya dinikmati kelompok tertentu. Transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Masa Depan
Bantuan pendidikan sesungguhnya bukan hanya berbicara mengenai sekolah hari ini, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Setiap anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Surabaya tampaknya menyadari hubungan tersebut. Program bantuan bagi pelajar sekolah menengah dihubungkan dengan kebijakan yang lebih luas, yakni bantuan biaya perkuliahan melalui program “Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana”. Artinya, pemerintah tidak hanya berupaya menjaga anak tetap bersekolah hingga lulus SMA, tetapi juga membuka jalan agar mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
Pendekatan berkelanjutan seperti ini layak diapresiasi karena kemiskinan tidak dapat diputus hanya melalui bantuan jangka pendek. Hal yang dibutuhkan adalah ekosistem pendidikan yang memastikan anak dari keluarga miskin dapat terus belajar dari jenjang menengah hingga pendidikan tinggi.
Tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas program di tengah meningkatnya jumlah penerima manfaat. Pendataan harus terus diperbarui, pengawasan diperkuat, serta evaluasi dilakukan secara berkala agar bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Kolaborasi juga perlu diperluas. Dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal dapat menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat itu sendiri.
Ke depan, indikator keberhasilan program bantuan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya paket seragam yang dibagikan atau jumlah penerima bantuan. Ukuran yang lebih penting ialah menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah, bertambahnya lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, serta membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya.
Pendidikan selalu menjadi jalan paling damai untuk memutus rantai kemiskinan. Bantuan yang diberikan hari ini mungkin hanya berupa seragam, sepatu, atau biaya sekolah, tetapi di balik itu tersimpan peluang yang jauh lebih besar. Kesempatan belajar yang tetap terbuka akan melahirkan generasi yang lebih percaya diri, lebih berdaya saing, dan lebih siap membangun kota.
Ketika bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran, yang sedang dibangun bukan sekadar ruang kelas yang tetap terisi. Namun, yang sedang dipersiapkan adalah masa depan yang lebih adil, saat cita-cita seorang anak tidak lagi ditentukan oleh tebal tipisnya dompet orang tuanya, melainkan oleh semangat belajar dan kesempatan yang diberikan kepadanya.(Antara/gopos)
