GOPOS.ID, GORONTALO – Proyek nasional pembangunan Waduk Bulango Ulu harus bisa menguntungkan masyarakat.
Hal ini menjadi syarat utama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam Rapat Kerja Komisi 1 bersama terkait pembebasan dan pengadaan lahan pendirian Waduk Bulango Ulu.
Ketua Komisi 1, Aw Thalib, mengungkapkan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama dilanjutkannya proyek strategis nasional ini. Sehingganya, masyarakat yang lahan perkebunannya termasuk dalam wilayah pembangunan Waduk Bulango Ulu, harus dijamin keuntungannya, Selasa (13/1/2020).
“Karena ada juga masyarakat yang tidak menginginkan uang. Tapi malah menginginkan lahannya diganti dengan lahan yang baru. Dan tentu seharunya bisa lebih luas lagi, karena undang-undang mengatur hal tersebut,” tegasnya.
“Jadi istilahnya ganti untung. Bukan ganti rugi,” sambung Thalib.
Thalib meminta agar seluruh pihak yang terkait dengan proyek ini dapat mendengar segala aspirasi masyarakat khusunya yang berada di sekitar pembangunan proyek. Karenanya ini sangat berkaitan dengan nasib masyarakat.
“Kita maklumi jika ada penolakan. Makanya harus dijamin kesejahterannya. Jangan sampai, saat waduk ini terlaksana, justru masyarakat di situ yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Hingga kini, DPRD Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen menyelesaikan proyek strategis nasional Waduk Bulango Ulu. Karena tujuan awalnya, dalam kesejahteraan masyarakat. (Aldy/gopos)
