GOPOS.ID, BUNTULIA – Karyawan Pani Gold Project (PGP) asal Pohuwato mengaku prihatin atas isu relokasi penambang rakyat yang ada di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pasalnya, lokasi pertambangan semakin membesar dan seolah berubah menjadi bola liar.
Merespon hal tersebut, karyawan PGP yang juga warga Pohuwato mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi 5 poin, yakni mereka menghormati kegiatan unjuk rasa, meminta jaminan keamanan dari Polri, meminta agar bisa bekerja dengan tenang, tidak menginginkan suasana chaos/kisruh, dan berdoa agar semua mendapat solusi dalam membuat langkah dan keputusan.
Para karyawan lokal menghormati aktivitas unjuk rasa yang terjadi. Namun demikian, mereka berharap unjuk rasa tidak menimbulkan ekses dan situasi tetap kondusif supaya mereka bisa bekerja dengan optimal.
“Kami dengar akan ada aksi oleh penambang akan menghentikan pekerjaan, semoga hal itu tidak terjadi karena bisa mengakibatkan keributan antar sesama, padahal notabene sama-sama orang Pohuwato,” ujar Ismail Modjo, karyawan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) di bagian Site Services asal Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Selasa (12/9/2023).
Begitu pula yang dirasakan oleh beberapa karyawan PT PETS di bagian (HGS) Helicopter Ground Support, Bayu Reksa Pakaya. Dia meminta pihak kepolisian untuk menjamin keamanan agar aktivitas perusahaan bisa berjalan normal.
“Kami berharap agar tetap bisa bekerja dengan tenang. Karena kami juga orang lokal juga yang punya hak sama dimata hukum. Undang-undang sudah menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak,” ungkap Bayu.
Sebelumnya, penambang yang menyebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Pohuwato (MPRP) melakukan unjuk rasa di Kantor PGP Marisa dan di Kantor DPRD Pohuwato.
Mereka menuntut kejelasan pembayaran tali asih untuk relokasi penambang rakyat yang beraktivitas di wilayah konsesi pertambangan PGP. Apabila perusahaan tidak membayar tali asih dalam tiga hari, mereka akan memaksa menghentikan semua kegiatan perusahaan.(yusuf/gopos)
