GOPOS.ID, GORONTALO – Sistem zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Gorontalo Utara, Gustam Ismail, mengkritisi kebijakan tersebut karena dinilai tak sesuai kondisi wilayah (konwil) yang menyulitkan siswa di wilayah kepulauan, khususnya lulusan SMP Negeri 2 Ponelo Kepulauan.
Menurut Gustam, sistem zonasi yang berlaku saat ini mengarahkan siswa SMP 2 Ponelo untuk melanjutkan ke SMA Negeri 8 Ponelo Kepulauan. Namun, akses ke sekolah tersebut sangat terbatas karena tidak adanya jalur darat yang menghubungkan dua wilayah itu.
“Setiap hari anak-anak harus menyeberangi laut. Ini sangat membahayakan, apalagi saat cuaca buruk seperti angin selatan dan ombak tinggi,” ujar Gustam saat ditemui pada Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan, secara geografis siswa justru lebih mudah mengakses SMA Negeri 1 Kwandang, yang hanya berjarak sekitar 10 menit perjalanan darat. Berbeda dengan SMA 8 Ponelo yang hanya bisa dijangkau lewat jalur laut yang kerap tidak aman.
“Kondisi ini membuat banyak orang tua cemas. Mereka khawatir akan keselamatan anak-anak jika tetap dipaksakan ke SMA 8,” lanjut Gustam, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia menekankan bahwa banyak orang tua mengeluhkan sistem zonasi yang terkesan mengabaikan kondisi geografis dan infrastruktur daerah kepulauan. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan zonasi SPMB 2025.
“Zonasi tidak boleh kaku. Harus fleksibel dan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Anak-anak berhak atas akses pendidikan yang aman dan berkualitas,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa evaluasi bersama dengan pihak SMA Negeri 1 Kwandang akan segera dilakukan.
“Kami akan mengkaji kembali sistem zonasi ini agar bisa lebih berpihak pada kondisi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis seperti Ponelo Kepulauan,” ujar Rusli di sela-sela rapat bersama Komisi IV DPRD pada hari yang sama. (isno/gopos)
