GOPOS.ID,Kabupaten Gorontalo – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 masih menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini.
Bahkan, vaksinasi tersebut tidak hanya melibatkan unsur pemerintah daerah melalui penyelenggara teknis.
Namun, pihak TNI – Polri, juga berkomitmen untuk mengawal realisasinya di lapangan.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Gorontalo Brigjen Polisi Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan, Polda Gorontalo akan bersama sama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memaksimalkan upaya pemerintah dalam optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi memaksimalkan pemberlakuan pembatasan PPKM berbasis mikro serta optimalisasi pelaksanaan vaksin. Bertempat di ruang rapat Mapolda Gorontalo, Rabu (9/6/2021).
“Kami TNI-Polri siap membatu pada saat vaksinasi. Kami siap kapan saja diperlukan, siap juga untuk membantu dinas kesehatan. Jangan sungkan, jangan malu, silahkan. Kami siap membantu untuk kegiatan vaksinasi ini,” kata Wakapolda Gorontalo.
Jendral bintang satu itu menuturkan, upaya percepatan vaksinasi harus dilakukan bersama-sama agar cakupan penyuntikan vaksin Covid-19 di Gorontalo bisa meningkat.
Ia juga berharap vaksin yang ada untuk segera digunakan, mengingat vaksin juga punya masa kadaluwarsa.
Bahkan di lingkungan Polri, kata Wakapolda, penegasan wajib vaksin sangat erat kaitannya dengan kebutuhan administrasi maupun hak keprofesian bagi seluruh anggota Polri.
“Kami di Polri bapak ibu, yang tidak vaksin hak-haknya kita tidak layani, biarpun naik pangkat kita tidak layani, jabatan kita tidak layani, cuti, izin nikah pun kita tidak layani,” tutur Brigjen Pol Pudji Prasetijanto.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang hadir dalam kesempatan tersebut, juga mendorong seluruh pihak baik di provinsi maupun kabupaten kota melakukan optimalisasi Covid-19.
Dengan berbagai langkah dan starategi agar jumlah vaksinasi dapat ditingkatkan untuk menekan angka kasus covid-19 di daerah.
“Vaksin juga kita sudah minta lagi (di pusat). Kalau kabupaten kota kurang, bisa minta di provinsi. Pokoknya bikin surat aja sesuai permintaan nanti kita drop,” imbuh Darda.
Sebagaimana diketahui, Rapat koordinasi itu turut dihadiri oleh unsur TNI, Polres Kabupaten-Kota, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo, Kepala Satpol PP Provinsi Gorontalo, serta Kepala Dinas Kesehatan, dari seluruh Kabupaten-Kota se Provinsi Gorontalo. (rls/adm-03/Gopos)
