GOPOS.ID, GORONTALO – Gegara banyak siswa tak diterima di sekolah dekat rumahnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo turun tangan dengan membentuk tim khusus untuk mengurai persoalan pelik dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025.
Langkah ini disepakati dalam rapat kerja gabungan Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) dan Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan IPTEK) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Aula Dulohupa DPRD, Jumat (4/7/2025).
Sekretaris Komisi IV, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi. Ia menyoroti keluhan warga soal anak-anak mereka yang gagal masuk ke sekolah terdekat meski sudah sesuai domisili.
“Bayangkan saja, rumahnya dekat sekolah, tapi malah tidak diterima. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi menyangkut keadilan bagi peserta didik,” ujar Ghalieb.
Untuk menindaklanjuti keluhan itu, DPRD membentuk tim kecil yang akan menggandeng unsur pimpinan dewan dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Tim ini diharapkan mampu merumuskan solusi konkret dan teknis demi memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Karena ini isu strategis, kami sepakat membentuk tim lintas lembaga. Pak Sulyanto juga ikut terlibat langsung dalam tim ini,” jelas Ghalieb.
Sebagai langkah taktis dalam jangka pendek, Ghalieb menyarankan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) khususnya di sekolah-sekolah favorit seperti SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 yang sudah kelebihan kapasitas.
“Sekolah-sekolah unggulan itu selalu penuh. Kalau tidak ditambah rombelnya, akan terus jadi masalah setiap tahun ajaran baru,” tegasnya.
Sementara untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan unit sekolah baru di kawasan padat siswa seperti Pabean dan Pohe. Pasalnya, dua wilayah ini masuk dalam zonasi SMA 1, namun daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.
“Kalau kita terus biarkan, akan ada penumpukan siswa di satu sekolah. Pembangunan sekolah baru harus jadi prioritas untuk mendistribusi siswa secara lebih merata,” pungkas Ghalieb. (isno/gopos)
