GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan strategis berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah, khususnya dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintahan daerah lintas sektor. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pelayanan publik, penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Ranperda, hingga pengelolaan informasi publik yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan langkah awal untuk tindak lanjut kebijakan yang berkelanjutan.
“Forum ini menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya,” tegas Sahaya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi kebijakan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Koordinasi ini harus terus dijaga melalui pemantauan dan evaluasi bersama agar kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kolaborasi antarperangkat daerah dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan responsif.
“Sinergi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus sangat penting agar keputusan yang diambil terukur dan sesuai dengan dinamika publik,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menambahkan bahwa pengelolaan informasi publik menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Setiap informasi kegiatan pemerintah harus disampaikan secara lugas dan mudah dipahami masyarakat. Kritik dan masukan publik akan ditanggapi secara proporsional dan dijadikan bahan evaluasi,” katanya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Satpol PP, Badan Kesbangpol, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Sosial, Bagian Pemerintahan, serta para Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan responsif. (End/Gopos)
