GOPOS.ID, GORONTALO – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Gorontalo mendukung langkah tepat Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dalam menyikapi perkembangan kasus virus corona.
Langkah tepat Gubernur Gorontalo itu salah satunya ditunjukkan dengan menggelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo beserta para bupati/wali kota se-Gorontalo, Selasa (17/3/2020). Rapat yang berlangsung di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo menghasilkan 9 kesepakatan. Salah satunya pembentukan gugus tugas untuk penangnanan virus corona.
Sekretaris KNPI Provinsi Gorontalo, Noval Abdussamad, menilai langkah tepat Gubernur Gorontalo tersebut sekaligus menjawab keresahan masyarakat soal isu virus corona yang menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.
“Inisiatif Gubernur Gorontalo itu sangat tepat. Pertama, mendengar dan memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam pencegahan penyebaran virus corona,” kata Noval Abdussamad.
Kedua, lanjut Noval, rekomendasi hasil rapat forkopimda menjadi tanggungjawab bersama bagi pemangku kepentingan di Gorontalo. Ketiga, memberikan informasi yang benar kepada publik soal virus corona.
“Termasuk mengimbau agar masyarakat tidak panik dan tetap mawas diri, sembari melakukan pola hidup bersih dan sehat,” kata Noval.
Lebih lanjut menurut Noval, ada poin penting yang perlu dipahami soal pembentukan posko terpadu di wilayah perbatasan Provinsi Gorontalo. Wilayah perbatasan merupakan pintu masuk, baik melalui darat, udara, maupun laut. Untuk itu wilayah perbatasan harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.
“Pembentukan satgas adalah langkah bijak, yang kami anggap sangat penting untuk didukung demi mencegah penyebaran virus corona,” ucap Noval menekankan..
Di sisi lain, Noval berharap media massa turut memberi edukasi bagi masyarakat terkait virus corona.
“Begitu cepat akses dan informasi soal virus corona yang tersebar, oleh sebab itu KNPI berharap agar media bisa menjadi penyeimbang informasi yang valid bukan hoaks agar tidak meresahkan masyarakat. Setiap informasi harus dicek kebenarannya lebih dulu, atau bisa langsung menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang jelas,” tutur Magister Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.(adm-02/gopos)
