Bismillah.
Ijinkan saya menyampaikan Khutbah singkat ini untuk menyambut pesta demokratis partai dengan lambang Pohon Beringin yaitu Musyawarah Daerah VI Partai Golkar Provinsi Gorontalo, dengan tema: Golkar Solid, Gorontalo Unggul, Indonesia Maju.
Skripsi saya tahun 2009 disusul Thesis pada tahun 2017 adalah rumusan ilmiah yang lahir dari pergulatan akademik yang luar biasa, disebuah sudut Kota Gudeg, waktu saya habiskan untuk membaca perkumpulan teori tentang demokrasi, partai politik dan lainnya dari para ilmuwan kelas wahid.
Saya pernah mengkritik habis-habisan Partai Golkar di Gorontalo, khususnya pelembagaan partai yang dinilai menyandarkan ketokohan politik berada diatas proses intra- party democracy. Dengan pengetahuan sederhana, orang bisa berkata ‘iya’, di Golkar itu ketokohan penting.
*Prinsip Partai Golkar*
Prinsip Golkar hanya satu, menang. Atas dasar itulah partai ini wajib memilih pilihan paling rasional diantara banyak pilihan demokratis dalam menyeleksi orang nomor satu diinternal Golkar Gorontalo.
Dengan kemenangan, Golkar bisa melanjutkan tradisi sebagai satu-satunya parpol peletak karya pembangunan di Bumi Serambi Madinah.
Bagaimana menjalankan prinsip politik menjelang Musda VI ? Berpikir rasional. Musda Golkar harus melahirkan kepemimpinan yang diyakini bisa membawa kemenangan partai pada pemilu akan datang.
Lantas, apakah dukungan kepada Rusli Habibie (RH) dan Idah Syahidah (IS) untuk melanjutkan kepemimpinan Golkar Gorontalo bisa dianggap sebagai sesuatu yang non-demokratis ?
Nanti dulu, justru dengan keberadaan RH dan IS dalam pemerintahan (Eksekutif-Legislatif) derajat demokratisnya lebih tinggi karena kebutuhan untuk menjembatani antara rakyat dan kebijakan publik lebih mudah (Cross & Katz: 2013).
RH sebagai Anggota DPR RI dan IS adalah Wakil Gubernur Gorontalo mampu mendorong penguatan domokratisasi diinternal Golkar melalui regulasi/kebijakan mereka.
Para pembaca yang budiman, beberapa saat menjelang Musda hari ini, hanya ada dua nama yang diaspirasikan oleh seluruh kader Golkar Gorontalo, Rusli Habibie dan Idah Syahidah. Aspirasi ini cukup untuk menjawab dugaan tidak adanya demokratisasi diinternal Golkar Gorontalo.
*Praktik Musda Golkar*
Merujuk pada Scarrow & Rahat (2005 & 2010), untuk mengetahui adanya demokratisasi, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, misalkan: Forum apa yang dilakukan untuk menyeleksi, siapa yang menentukan kandidat, inklusifitas, dan tempat pelaksanaan proses seleksi.
Pada praktiknya, Musda merupakan forum resmi untuk menyeleksi dan memilih satu orang Ketua DPD Partai Golkar lima tahun kedepan. Rusli Habibie dan Idah Syahidah telah dinyatakan layak oleh kader-kader dan simpatisan Golkar untuk jadi Ketua Golkar Gorontalo.
Inklusifitas (Keterbukaan) mengenai calon Ketua DPD Golkar berdasarkan aspirasi berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan surat dukungan resmi partai politik sesuai tingkatan masing-masing.
Musda dilaksanakan di Provinsi Gorontalo mengikuti tingkatan dan diputuskan oleh pengurus satu tingkat diatasnya yakni DPP Partai Golkar.
Semua kader Golkar diberi kesempatan untuk menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Gorontalo, tapi belum ada nama lain yang bersedia, mayoritas menyuarakan RH dan IS, pertanyaannya sederhana ? Apakah dengan kondisi seperti itu pantaskah mengatakan Musda Golkar tidak demokratis ? Atau Musda hanya untuk melanggengkan dinasti ?
Pernyataan presisi yang menurut saya tidak adil karena melawan logika para kader dan simpatisan Golkar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa prinsip Partai Golkar adalah menang.
Khutbah Politik ini akan dilanjutkan setelah Musda DPD Partai Golkar menetapkan satu Calon Ketua Terpilih, apakah Rusli Habibie atau Idah Syahidah.
Salam Hormat,
Noval Abdussamad
MPO Partai Golkar Provinsi Gorontal
