GOPOS.ID, MARISA – Polres Pohuwato terus mengusut aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), beroperasi di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di wilayah Kabupaten Pohuwato.
Dalam proses penertiban dan penegakan hukum, aparat kepolisian telah mengamankan empat unit alat berat jenis excavator yang digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal. Namun demikian, pemilik alat berat yang telah diamankan hingga kini belum memenuhi undangan pemeriksaan dari pihak kepolisian.
Dari hasil penertiban di sejumlah lokasi PETI, Polres Pohuwato mencatat sebanyak sembilan unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Enam unit alat berat ditemukan di lokasi PETI Kecamatan Dengilo, dua unit di Kecamatan Patilanggio, serta satu unit di Kecamatan Buntulia. Seluruh alat berat diketahui beroperasi di kawasan HPK yang secara hukum dilarang untuk kegiatan penambangan tanpa izin resmi.
Kapolres Pohuwato melalui Kasat Reskrim Polres Pohuwato, AKP Khairunnas, menyampaikan dari sembilan alat berat hasil penertiban, empat unit telah berhasil diamankan sebagai barang bukti. Bersamaan dengan pengamanan tersebut, penyidik juga melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat.
“Empat alat berat yang digunakan berasal dari berbagai merek, di antaranya Hyundai, Develon, LiuGong, dan XCMG. Kami telah mengundang mereka (Penyewa, Pimilik, Pelaku Usaha) namun saat ini belum memenuhi undangan yang telah disampaikan,” ungkap Khairunnas, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, meskipun belum menghadiri pemeriksaan, proses hukum tetap berjalan. Penyidik akan kembali melayangkan undangan kepada para pemilik alat berat dan pihak terkait, untuk dilakukan pengambilan keterangan lanjutan guna memperjelas peran masing-masing dalam aktivitas PETI tersebut.
“Nantinya mereka akan kembali kami undang untuk diambil keterangan lanjutan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Khairunnas.
AKP Khairunnisa juga menjelaskan lima unit alat berat lainnya belum dapat diangkut dan diamankan karena dalam kondisi tidak dapat dihidupkan. Pasalnya, kelima alat itu memiliki beberapa kendala dalam proses pengangkutan.
“Alat monitor atau perangkat pengoperasian excavator diketahui telah dibawa oleh operator saat penertiban berlangsung, sehingga menyulitkan proses evakuasi alat berat dari lokasi tambang,” jelas Khairunnas.
Seluruhnya diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi dari instansi berwenang. Atas perbuatan tersebut, Khairunnisa mengaku para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a, mengatur larangan melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin.
“Pelanggar terancam sanksi pidana 15 tahun penjara , berupa denda paling rendah sebesar Rp1,5 miliar dan paling tinggi mencapai Rp10 miliar,” tutup Khairunnas.(Yusuf/Gopos)
