GOPOS.ID, GORONTALO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Darmawan Duming, menjelaskan bahwa berkaitan dengan evaluasi terhadap program kerja dari BKPP semester satu, mereka lebih menitikberatkan terhadap persoalan pengangkatan dari pada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang notabene harus dilihat secara jelas bagaimana sistem kepangkatan, kinerja loyalitas dan lain sebagainnya.
“Hal ini untuk menghindari tumpang tindih didalam hati jabatan yang ada. Kami juga meminta agar ada transparansi yang lebih jelas kepada DPRD tentang pengangkatan, mutasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot)”kata Darmawan usai pelaksanaan rapat kerja komisi A bersama mitra kerja di pemerintah Kota Gorontalo.
Disamping itu Darmawan menilai selema ini bukan tidak ada transparansi akan tetapi seakan-akan hal ini dilakukan secara internal, contohnya pada saat pelantikan pihaknya di DPRD tidak mendapatkan informasi, sehingga diharapkan DPRD juga diberikan informasi melalui surat bahwa Pemkot akan melaksanakan pelantikan dan lain sebagainnya.
“Kemudian terkait dengan penghapusan penunjang kerja daerah, kami berharap agar hal ini bisa diakomodir ke PPPK, jangan hanya melulu pada guru, dinas kesehatan, akan tetapi dibuka juga kesempatan kepada teman-teman yang latar belakangnya bukan guru dan kesehatan, jangan sampai mereka akan kehilangan pekerjaan, disisi lain mereka sudah belasan dan puluhan tahun berapa di instansi tersebut.”pungkasnya.(Farun/Gopos)
