Setiap kali mendarat di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, yang juga menjadi landasan pesawat komersial, pandangan mata pasti terpukau oleh pemandangan tanaman hijau nan luas yang tampak seperti alang-alang jika dilihat dari jendela pesawat. Itu tebu.
Ternyata, kebun tebu itu bukan sekadar pemanis pemandangan di sekitar lanud. Tebu-tebu itu benar-benar dibudidayakan untuk berproduksi. Juga ternyata, hasil tebu itu tidak hanya akan menjadi pemanis dalam segelas kopi atau teh. Bukan cuma untuk pangan, tapi sumber energi: bioetanol.
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri yang mendatangi kebun tebu di dekat tempat mendaratnya pesawat itu pada Jumat (17/7/2026). Presiden menekan sirene sebagai penanda dimulainya panen serentak di 43 titik di seluruh Indonesia untuk tiga komoditas, yang salah satunya tebu. Tiga komoditas itu adalah tebu, kedelai, dan padi.
Di antara ketiganya, tebu membawa bobot angka paling besar. Lahan binaan TNI AU mencapai 236.048 hektare, dengan potensi produksi 18,386 juta ton tebu, setara 1,36 juta ton gula, atau 45,05 persen dari target produksi gula nasional tahun ini. Khusus di kawasan Lanud Abdulrachman Saleh, lahan siap panen seluas 800,5 hektare yang diperkirakan menghasilkan 72.045 ton tebu.
Angka 236 ribu hektare itu, jika dibandingkan dengan sejarah Nusantara, mengandung ironi yang layak direnungkan. Pada masa kejayaan industri gula pemerintahan kolonial Hindia Belanda di dekade 1930-an, luas areal tebu di Jawa hanya berkisar 196 ribu hingga 200 ribu hektare, namun mampu menghasilkan sekitar 2,9 hingga 3 juta ton gula per tahun dengan produktivitas mencapai 14,7 ton gula per hektare.
Ekspornya menembus 2,4 juta ton dan menempatkan Hindia Belanda sebagai eksportir gula terbesar kedua dunia, setelah Kuba. Artinya, luas lahan yang kini dibina TNI AU untuk program ketahanan pangan sudah melampaui total luas lahan tebu Jawa di era paling produktif pemerintah kolonial. Meski, hasil gula yang diproyeksikan belum menyamai rekor lama itu.
Perbedaan dulu dan sekarang bukan soal rendemen dan teknologi giling pengolahan tebu menjadi gula, tapi juga arah komoditas. Gula era kolonial mengalir keluar, mengisi kas pemerintah Hindia Belanda dan pasar Eropa, dengan rakyat penanam tebu berada di ujung rantai yang paling sedikit menikmati nilai tambah. Setelah kemerdekaan, industri gula Nusantara meredup pelan-pelan, diperparah dengan krisis global bernama “Great Depression” dan kerusakan masa perang. Akibatnya, Indonesia yang dulu salah satu pengekspor terbesar berbalik menjadi salah satu pengimpor gula terbesar di dunia selama puluhan tahun.
Karena itu, panen serentak di Malang, Jawa Timur, adalah satu simpul dari upaya membalik arah itu, dengan gula diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih dulu.
Bioetanol
Hal yang membedakan program tahun ini dari sekadar pengulangan sejarah adalah apa yang terjadi pada produk turunan tebu di lokasi yang sama. Lanud Abdulrachman Saleh dikembangkan sebagai ekosistem tebu yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Bukan hanya memproduksi gula kristal, lebih dari itu, mengolah tetes tebu menjadi bioetanol, pupuk organik, dan sejumlah produk industri bernilai tambah lain.
Dalam momen panen raya itu, jajaran Pertamina New and Renewable Energy memaparkan kepada Presiden perbandingan penerapan bioetanol di India yang telah mencapai campuran 20 persen (E20) dan Brasil yang sudah menjalankan mandatori hingga E30, bahkan E100 di sejumlah negara bagian. Presiden merespons dengan instruksi penambahan hingga 50 pabrik bioetanol baru dalam waktu dekat, sembari menegaskan Indonesia harus mengejar ketertinggalan dari kedua negara tersebut.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, sejak Juli 2026 telah mulai menerapkan campuran bioetanol lima persen (E5) secara bertahap di enam provinsi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peta jalan menuju E10 ditargetkan pada 2028-2030, dan target mandatori E20 disiapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mulai berjalan pada 2028.
Harga indeks pasar bioetanol per Juli 2026 ditetapkan Rp10.933 per liter, dihitung dari formula yang mengaitkan langsung harga tetes tebu petani dengan nilai bahan bakar nabati tersebut. Kebutuhan bioetanol untuk mencapai E20 diperkirakan mencapai delapan juta kiloliter, angka yang tampak besar, namun proporsional jika dibandingkan dengan impor BBM jenis bensin yang saat ini masih berkisar 20 juta kiloliter per tahun.
Dari hitung-hitungan efisiensi dan untung-rugi tersebut, panen raya di Malang yang dipimpin Presiden berhenti menjadi seremoni dan mulai terbaca sebagai penanda arah kebijakan yang menyatukan dua isu yang biasanya dibahas terpisah: ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Molase yang dulunya limbah proses gula, kini menjadi bahan baku substitusi impor bahan bakar, dan setiap hektare tebu yang dipanen membawa nilai ganda, sebagai pemasok gula konsumsi, sekaligus pemasok energi domestik. Model hulu-hilir juga mengubah insentif ekonomi bagi petani tebu, karena permintaan yang tadinya bergantung penuh pada harga gula, kini turut ditopang oleh harga tetes yang dipatok mengikuti kebutuhan energi nasional.
Cita swasembada gula plus upaya subtitusi energi ini, butuh eksekusi berkelanjutan selama bertahun-tahun ke depan. Sejarah industri gula Indonesia sudah pernah membuktikan bahwa perluasan lahan tanpa perbaikan produktivitas dan tanpa kestabilan kebijakan, hanya akan mengulang siklus naik-turun yang sama.
Sebanyak 50 pabrik bioetanol yang diinstruksikan Presiden, enam provinsi yang mulai menjalankan E5, dan target E20 pada 2028 adalah rencana besar. Salah satu dari banyak cita itu, harus dinyatakan lewat pembangunan pabrik yang benar-benar berdiri, rantai pasok tetes tebu yang benar-benar stabil, dan harga yang tetap adil bagi petani di ladang.(Antara/gopos)
