KOTA GORONTALO,GOPOS.ID – Hingga bulan Mei 2021. Realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah tercatat masih rendah diangka 15 persen untuk APBN dan 7 persen untuk APBD.
Sementara untuk serapan belanja PEN juga masih rendah baru mencapai 24,6 persen.
Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan berlangsung secara virtual.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD agar dipercepat.
Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, saat mengikuti Rakornas dari ruang Huyula Kantor Gubernur, Kamis (27/5/2021), mengatakan, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah pusat telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir Rp 700 triliun. Yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi bisa bangkit kembali.
Anggaran sebesar itu diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan untuk pemulihan ekonomi. Sehingga harus dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang ada.
“Percepatan belanja pemerintah akan dilaksanakan sesuai koridor, serta tujuan dan sasaran program dan kegiatan,” imbuh Darda.
Sementara itu, untuk percepatan belanja anggaran APBN dan APBD di Provinsi Gorontalo, Darda mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan memonitoring kegiatan dan program yang ada di masing-masing OPD agar efektif dan efisien sesuai sasaran dan tujuan.
“Kalau ini cepat dibelanjakan, maka tentunya yang diharapkan pemulihan ekonomi akan terjadi maksimal,” pungkas Darda.
Rapat Koordinasi Nasional dengan tajuk “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut diikuti seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Perwakilan BPKP serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). (rls/adm-03/Gopos)
