GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turut meninjau proses tahapan Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tilongkabila dan PPK Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (9/6/2023).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib mengatakan, kunjungan kerja (kunker) di PPK Tilongkabila dan PPK Suwawa untuk memantau dari dekat tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk perkembangan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pemutakhiran data berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kita ingin tahu sudah sejauh mana progres yang dilakukan PPK, apa ada kendala dan sebagainya,” ucap AW Talib.
Kata AW Thalib, PPK setempat sudah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) untuk melakukan perekaman e-KTP dengan harapan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa kendala.
“Sudah diupayakan perekeman e-KTP dan sementara berlangsung sekarang ini, secara mobile atau pun langsung ke DKCS-nya. Untuk sekolah-sekolah itu juga dilayani secara mobile diupayakan semua terlayani,” terang mantan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo itu.
Komisi I juga menerima informasi dari PPK bahwa ada perbedaan antara pembiayaan dari PPK dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Misalnya, kata AW Thalib, terkait sewa gedung untuk PPK itu dipinjamkan oleh pemerintah kecamatan, sedangkan untuk Panwascam malah telah dianggarkan.
“Ada perbedaan perlakuan dan ini tentunya akan dikoordinasikan lebih lanjut. Kalau bisa diberikan untuk Panwas, berikan juga untuk PPK karena sama-sama unsur ini adalah penyelenggaraan Pemilu, satu pelaksana teknis dan satu adalah pengawas.” kata AW Talib.
Komisi I juga menyoroti perlindungan jaminan sosial terhadap anggota PPK yang masih dibebankan kepada individu masing-masing dan tidak tercover dalam anggaran tersendiri.
“Itu mereka bayar sendiri, baik itu BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan sehingga ini perlu kita koordinasikan lebih lanjut sebaiknya negara sudah mempersiapkan itu,” katanya.(Rama/Gopos)
