GOPOS.ID, JAKARTA – Finalis Duta Maritim Indonesia asal Bone Pesisir, Rahayu Kaino, tak sekadar hadir sebagai peserta ajang prestisius.
Kamis sore (14/8/2025) di Gedung DPD RI, ia berdiri mantap di hadapan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyampaikan suara tulus dari masyarakat pesisir yang jarang terdengar.
Dalam pertemuan itu, Rahayu menekankan urgensi menyelaraskan Undang-Undang Kelautan dengan realitas di lapangan, terutama bagi nelayan di wilayah pelosok yang kerap terabaikan.
Menurutnya, tanpa sinergi nyata antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan kelautan hanya akan berhenti di atas kertas.
“Saya berharap UU yang mengatur keterbatasan nelayan bisa segera dikaji ulang dan ditindaklanjuti. Aspirasi ini penting diteruskan ke kementerian, bahkan Presiden, agar benar-benar terwujud demi kemajuan masyarakat pesisir,” tegas Rahayu dengan nada penuh keyakinan.
Tak hanya Rahayu, finalis lain dari berbagai daerah pun membawa isu strategis masing-masing dari optimalisasi wisata bahari sebagai motor pembangunan, hingga pemberdayaan generasi muda pesisir untuk menekan angka pengangguran.
Menanggapi aspirasi itu, Tamsil Linrung memberi apresiasi penuh. Ia menilai keberanian finalis Duta Maritim menyampaikan langsung suara daerah mempermudah pihaknya mengawal kebijakan di tingkat pusat.
“Setiap aspirasi akan kami pelajari secara mendalam, lalu diteruskan ke kementerian atau lembaga terkait. Kami memang berkewajiban menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mencari solusi,” ujar Tamsil. (Isno/gopos)
