GOPOS.ID, GORONTALO – Aliansi barisan rakyat bersama rakyat menggelar aksi massa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kamis (16/7/2020). Massa aksi menolak rencana kedatangan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bumi Serambi Madinah.
Aksi ini sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dengan petugas keamanan yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Bahkan sempat ricuh. Anggota massa aksi sempat dihajar oleh aparat keamanan. Beruntung, aksi itu tidak berkepanjangan.
Rencananya 227 TKA asal negeri tirai bambu itu akan datang dan bekerja di Gorontalo Utara (Gorut). Mereka akan mengerjakan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Karang, Gorut.
Wakil Koordinator Lapangan, Zakaria mengatakan pihaknya menilai PLTU di Gorontalo bermasalah. Mulai dari pembebasan lahan dan tenaga kerjanya.
“Ini semua bermasalah karena kami memiliki data akurat dan valid. Kami menolak TKA datang ke Gorontalo karena tidak ada transparansi dari pihak perusahaan,” ungkap Zakaria kepada awak media.
Menurutnya, keberadaan TKA yang bekerja di PLTU Gorontalo Utara harus sesuai dengan porsi dan kualifikasinya. Namun yang terjadi kata Zakaria, justru TKA telah mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan masyarakat lokal.
“Pemerintah seolah abai melihat nasib masyarakat khususnya yang ada di Gorut,” kata Zakaria.
Baca juga: Imigrasi Gorontalo Pastikan 227 TKA Asal China Belum Tiba
Lebih lanjut, Zakaria mengatakan aksi yang berlansung di DPRD Provinsi Gorontalo sempat ricuh. Bahkan koordinator lapangan, Hidayat Musa menerima pemukulan dari salah satu aparat kepolisian.
“Saya sebagai saksi, ada dentuman karena pemukulan dari salah satu aparat,” ungkapnya.
Keributan disebabka massa aksi memaksa masuk ke gedung DPRD. Namun dihalangi aparat kepolisian. Aksi saling dorong pun terjadi.
Hingga pada pukul 13.00 WITA massa aksi akhirnya bisa bertemu dengan ketua Komisi IV, Hamid Kuna, serta Anggota DPRD Dapil Gorut, Thomas Mopili, dan Nasir Majid.
“Hari Senin kami akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan dan Gubernur Gorontalo atau yang mewakili. Kalau saya sehat kemudian tidak melakuka RDP Senin nanti, saya siap mengundurkan diri sebagai anggota dewan,” ujar Thomas Mopili menegaskan. (muhajir/pras/gopos)
