DUA tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, rakyat masih bergulat dengan mahalnya kebutuhan hidup, katastrofi lingkungan yang berulang, dan penegakan hukum yang tak jelas ujungnya. Pada 20-22 Oktober 2026, YLBHI melaporkan penangkapan demonstran di Makassar dan Surabaya, termasuk mereka yang ditangkap sebelum aksi berlangsung.
Di Jakarta, 11 aktivis Greenpeace dibawa ke Polda Metro Jaya setelah membentangkan spanduk tentang krisis iklim dan mahalnya biaya hidup.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa ihwalnya bukan hanya tuntutan rakyat yang tak kunjung dijawab, tetapi juga cara kekuasaan menghadapi kritik. Alih-alih menjadikannya alasan untuk berbenah, pemerintah justru terkesan lebih khusyuk membela diri dan merawat citra.
Mereka mengaku bekerja demi rakyat, tetapi seolah lebih mementingkan bagaimana pemerintah terlihat benar daripada membereskan persoalan. Kenyataan di luar istana tak bisa disamarkan dengan pembelaan dan pencitraan. Inilah hipokrisi yang dipertontonkan terang-terangan.
Rakyat tidak bisa membayar belanja dapur dengan ‘opera pidato narsistik’, menghirup udara bersih dari siaran pers atau ‘opera jajak pendapat’, apalagi hidup lebih layak hanya karena pejabat pandai bersolek diri.
Ketika angka kepuasan dipamerkan sementara persoalan sehari-hari tetap mencekik, jurang antara keberhasilan yang diklaim dan kenyataan hidup rakyat kian terlihat. Lebih memuakkan lagi, kekuasaan berdiri pongah dengan tebal muka, seolah tak ada yang perlu dipertanggungjawabkan.
Dalam The Praise of Folly, Desiderius Erasmus, humanis Renaisans, menyindir dunia yang mudah terpikat oleh pujian dan penampilan.
Ditulis pada 1509, karya satire ini menghadirkan Kebodohan (Folly) sebagai tokoh yang berpidato memuji dirinya sendiri. Melalui kisah ironis itu, Erasmus membongkar bagaimana orang-orang dapat mempertahankan kehormatan dan kedudukan dengan menyembunyikan kenyataan yang bertentangan dengan citra mereka tentang diri sendiri.
Para penguasa pun tak luput dari sindirannya. Saat ‘Raja dan pangeran’ dikelilingi para pemuji, mereka berisiko lebih menyukai sanjungan daripada nasihat jujur.
Satire itu terasa dekat dengan kehidupan politik kita. Kekuasaan tak perlu kehilangan kemampuan berpikir untuk kehilangan keberanian menghadapi kenyataan.
Cukup dengan terus memamerkan keberhasilan, menganggap kritik sebagai ancaman, dan mengelilingi diri dengan orang-orang yang selalu membenarkan keputusannya. Di sinilah hipokrisi dan tebal muka bertemu.
Yang pertama menyamarkan pertentangan antara perkataan dan tindakan, sedangkan yang kedua mempertahankannya seolah tak ada yang salah.
Panggung Pembenaran Kekuasaan
Gelombang protes belakangan ini menunjukkan keresahan publik yang belum menemukan penyelesaian nyata. Berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan mempersoalkan ekonomi, kerusakan lingkungan, korupsi, dan arah kebijakan pemerintah. Kemarahan itu berakar pada persoalan konkret tentang kebutuhan hidup yang kian sulit dipenuhi, kebijakan yang belum menjawab kepentingan rakyat, perusakan lingkungan yang semakin masif, dan janji kesejahteraan yang tak kunjung menjadi kenyataan.
Dalam keadaan seperti ini, pemerintah semestinya menjelaskan apa yang telah dikerjakan, apa yang gagal, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Bukan justru menganggap kritik sebagai sesuatu yang berlebihan, memandang protes sebagai gangguan stabilitas, atau membuat tuntutan masyarakat seolah harus melewati pemeriksaan tentang kepantasan sebelum layak didengar.
Seakan-akan rakyat harus menyampaikan kemarahan dengan cara yang nyaman bagi pemerintah agar persoalan mereka pantas dipertimbangkan, atau paling tidak bisa didengarkan dengan satu telinga.
Erasmus menyindir penguasa yang lebih menyukai para pemuji (baca: penjilat) daripada orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran. Di lingkungan seperti itu, nasihat jujur menjadi tidak menyenangkan karena dapat merusak gambaran indah yang ingin dipertahankan.
Penguasa memperoleh pujian, para pemuji mendapatkan tempat, sementara persoalan yang tidak sesuai dengan narasi keberhasilan semakin sulit menembus lingkaran kekuasaan.
Semua orang tampak menjalankan perannya, tetapi tidak semuanya bersedia menghadapi kenyataan.
Di sinilah hipokrisi itu terlihat jelas. Pemerintah berbicara tentang kepentingan rakyat, tetapi saat rakyat mempertanyakan hasil kerjanya, mereka justru diperlakukan seperti gangguan.
Perhatian bergeser dari persoalan yang harus diselesaikan menjadi kritik yang harus dibantah dan diredam. Penguasa ingin terus dipercaya tanpa bersedia menghadapi pertanyaan yang tidak menyenangkan, seolah-olah klaim bekerja untuk rakyat dengan sendirinya membebaskan mereka dari kewajiban mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
Penyangkalan disampaikan dengan wajah penuh keyakinan, seolah-olah persoalan akan selesai begitu seorang pejabat melontarkan pembenaran atas kegagalan kebijakan dan masalah struktural di negeri ini.
Inilah tebal muka yang menjadi masalah dalam kehidupan politik kita: kemampuan penguasa membanggakan diri di tengah kenyataan yang justru bertolak belakang dengan klaim keberhasilan.
Saat kegagalan lebih sering dibela daripada dievaluasi secara terbuka, komunikasi pemerintah kehilangan fungsi akuntabilitasnya. Kesalahan enggan diakui, kebijakan yang merugikan rakyat terus dicari pembenarannya, dan kemarahan publik diperlakukan sebagai gangguan terhadap citra pemerintah, bukan sebagai tuntutan atas keadaan yang tak kunjung diperbaiki.
Pada akhirnya, pemerintah justru sibuk mengendalikan kesan tentang kinerjanya daripada menjawab persoalan yang membuat rakyat marah.
Kesejahteraan Simbolis, Beban Nyata Penderitaan
Rakyat tidak bisa memasak pidato untuk makan malam, apalagi membayar kebutuhan hidup dengan angka pertumbuhan yang dibanggakan pemerintah lewat layar digital. Harga kebutuhan pokok, daya beli, kesempatan kerja, dan kepastian penghidupan tidak bisa dijawab hanya dengan angka pertumbuhan atau daftar program unggulan. Saat pengeluaran terus mendesak sementara penghasilan tak bertambah sepadan, pidato kesejahteraan terdengar seperti lelucon bagi mereka yang sedang kesulitan.
Survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September-7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden menunjukkan bahwa kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya mencapai 36,8%, sedangkan 57,8% menyatakan tidak puas.
Di antara alasan ketidakpuasan yang dicatat dalam survei tersebut, kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil mencapai 18,9% dan mahalnya harga kebutuhan pokok 15,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi menjadi salah satu titik lemah dalam penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di tengah keadaan itu, pemerintah masih gandrung memamerkan program dan capaian, seolah angka dalam presentasi lebih penting daripada uang belanja yang kian tak mencukupi.
Klaim keberhasilan kerap dijadikan jawaban atas persoalan yang belum terselesaikan, padahal kesejahteraan tidak diukur dari banyaknya capaian yang diumumkan, tapi dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tidak otomatis berarti kehidupan rakyat membaik.
Angka pertumbuhan perlu dibaca bersama daya beli, pendapatan riil, kualitas pekerjaan, dan ketimpangan. Tanpa melihat kenyataan tersebut, capaian makroekonomi cenderung menjadi panggung keberhasilan yang menutupi kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih kesulitan menikmati hasil pembangunan.
Dalam satire Erasmus, simbol kebesaran seorang penguasa dikisahkan tidak otomatis membuktikan bahwa pemakainya memiliki kebajikan. Mahkota, tongkat kerajaan, dan jubah kebesaran dapat mewakili keadilan, integritas, serta pengabdian kepada kepentingan bersama. Namun, apa artinya simbol-simbol itu jika pemakainya justru mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan tanggung jawab kepada masyarakat? Atribut kebajikan bisa tetap berkilau, sementara tindakan orang yang mengenakannya justru bertentangan dengan nilai yang seharusnya diwakili.
Dalam politik hari ini, kesejahteraan dapat mengalami nasib serupa. Terus-terusan disebut dalam pidato, dipamerkan sebagai capaian, tetapi kehilangan makna jika tidak hadir dalam kehidupan orang banyak.
Jarak antara klaim dan kenyataan semakin terlihat saat masyarakat harus terus menghitung pengeluaran, sedang pemerintah sibuk meyakinkan publik bahwa keadaan berjalan sebagaimana mestinya.
Beban hidup rakyat semakin berat ketika kerusakan lingkungan turut menggerus penghidupan mereka. Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Besarnya kerugian ini menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya meninggalkan hutan yang terbakar, tapi juga membebani kesehatan dan ekonomi masyarakat. Hutan terbakar, kesehatan terancam, kantong rakyat terkuras.
Ironisnya, di tengah kerugian sebesar itu, janji kesejahteraan terus didengungkan tanpa diimbangi langkah pemulihan yang nyata, mulai dari perbaikan ekosistem dan penanganan kesehatan warga terdampak hingga penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Karhutla bukan hanya merusak ekosistem, lebih pun juga merampas penghidupan dan membebani masyarakat. Di tengah tekanan ekonomi, warga terus-menerus menanggung ongkos kerusakan yang tidak mereka sebabkan. Pemerintah tak cukup menyajikan bahasa keprihatinan melainkan harus memperjelas arah penegakan hukum serta pemulihan lingkungan harus mewujud nyata. Sebab, janji kesejahteraan tak berati apa-apa apabila rakyat terus membayar harga dari kerusakan yang dibiarkan.
Istana yang Dikelilingi Pujian
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran semestinya cukup untuk menilai sejauh mana janji politik membawa perbaikan hidup. Ukurannya terletak pada kesejahteraan rakyat dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan persoalan yang belum terselesaikan.
Sayangnya, ruang digital kerap menjadi panggung pencitraan. Para pendengung kekuasaan menggemakan narasi keberhasilan, mementalkan kritik, dan membangun kesan seolah semua berjalan baik. Padahal, pujian di linimasa tidak menurunkan harga kebutuhan pokok. Pembenaran tidak menghentikan karhutla. Dan Rakyat tidak mendadak sejahtera hanya karena jaringan pendengung mendominasi intensitas produksi serta penyebaran konten narasi pro pemerintah dalam ekosistem media sosial.
Alegori Erasmus memperlihatkan bagaimana pujian dapat menjadi bagian dari lingkaran yang melindungi kekuasaan dari kenyataan. Penguasa memperoleh pengakuan yang diinginkan, sementara para pemuji mendapatkan ruang untuk mendekat dan mempertahankan kedudukan. Dalam hubungan semacam itu, kritik mudah dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai peringatan. Penguasa akhirnya lebih nyaman melihat gambaran tentang dirinya yang terus diulang daripada menghadapi kenyataan yang membantahnya.
Kebisingan pujian tak menghapus persoalan. Sebaliknya, kenyataan semakin sulit menembus pusat kekuasaan. Pujian akhirnya menjadi alat untuk merawat citra dan menghindari pertanggungjawaban. Di sinilah hipokrisi dipoles menjadi prestasi, sedangkan tebal muka dipertontonkan sebagai keyakinan bahwa rakyat akan terus percaya pada narasi pemerintah. Kekuasaan yang semestinya menjawab kritik dengan kerja justru sibuk mengurus persepsi.
Erasmus tidak menyatakan semua penguasa pasti bodoh atau setiap pujian pasti palsu. Satirenya menunjukkan bagaimana manusia dapat terperangkap dalam kebohongan yang terus dipelihara oleh orang-orang di sekelilingnya. Dalam politik, lingkaran semacam ini berbahaya saat penguasa kehilangan kemampuan membedakan dukungan dari penjilatan, kritik dari ancaman, serta pencitraan dari pertanggungjawaban.
Rakyat tidak membutuhkan penguasa yang sibuk memuji dirinya sendiri, tapi pemerintah yang berani mengakui kegagalan dan memperbaiki kebijakan yang merugikan masyarakat. Mahkota, panggung, dan pujian tidak membuktikan keberhasilan. Semuanya hanya menjadi pernak-pernik kekuasaan jika kehidupan rakyat tak kunjung membaik. Lantas, apa yang sebenarnya sedang dirayakan penguasa? kesejahteraan rakyat atau keberhasilan memoles citra di tengah kesulitan yang terus mereka tanggung? Jangan-jangan, di negeri ini, pencitraan justru menjadi prestasi yang paling berhasil dirawat oleh kekuasaan.(*)
