GOPOS.ID, GORONTALO – Persoalan antrean panjang dan distribusi BBM bersubsidi di Gorontalo mendapat perhatian serius Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Menindaklanjuti persoalan tersebut, BPH Migas berencana turun langsung ke Gorontalo untuk melihat kondisi distribusi BBM sekaligus menelusuri penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Rencana itu muncul setelah Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke BPH Migas, Kamis (10/9/2026).
Rombongan dipimpin Ridwan Monoarfa bersama Ketua Komisi II Mikson Yapanto serta anggota Komisi II Venny Rosdiana Anwar, Lolly Junus dan Usman Tahir Rajak. Mereka diterima Komite BPH Migas Hasby Anshori.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II memaparkan sejumlah persoalan distribusi BBM yang ditemukan di Gorontalo. Di antaranya dugaan pengurangan kuota hingga antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Namun, berdasarkan data yang dipaparkan BPH Migas, kuota BBM bersubsidi untuk Gorontalo justru tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, kuota disebut mengalami peningkatan.
“Dari paparan data yang disampaikan BPH Migas, kuota BBM di Gorontalo tidak ada pengurangan, malah naik. Jadi ini yang harus kita luruskan bersama, karena persoalan yang terjadi di lapangan bukan karena kuotanya dikurangi,” ujar Ridwan.
Menurutnya, fakta tersebut membuat penyebab antrean panjang perlu ditelusuri lebih mendalam. Permasalahan yang terjadi dinilai tidak semata berkaitan dengan besaran kuota, tetapi juga menyangkut pola distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat hingga potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Ridwan menegaskan, BBM bersubsidi harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkannya.
“Yang harus kita sepakati dulu, BBM ini untuk rakyat, bukan untuk penambang. Jangan sampai BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk kepentingan kegiatan pertambangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya penggunaan jeriken, kendaraan dengan tangki modifikasi serta pembelian BBM dalam jumlah yang tidak wajar. Praktik tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi antrean, pola pembelian hingga mekanisme distribusi BBM bersubsidi.
“Kita akan melakukan kunjungan lapangan secara mendadak. Kita ingin melihat betul apa yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrean,” tutur Ridwan.
Di sisi lain, BPH Migas menyatakan kesiapan untuk datang langsung ke Gorontalo. Kunjungan tersebut rencananya melibatkan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran BPH Migas di daerah nantinya diarahkan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM sekaligus mengidentifikasi faktor yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
BPH Migas juga merencanakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD dan pihak terkait lainnya. Setelah rapat, rombongan akan melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah fasilitas distribusi BBM, termasuk Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), SPBU dan SPBUN, termasuk fasilitas yang sudah tidak beroperasi.
Selain persoalan distribusi BBM, pertemuan tersebut juga membahas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). BPH Migas mendorong pemerintah daerah memastikan regulasi daerah mengenai PBB-KB sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut dapat dioptimalkan.
Ridwan mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu catatan Komisi II yang akan dikomunikasikan dengan Gubernur Gorontalo, termasuk terkait potensi penerimaan dari aktivitas penggunaan bahan bakar pada sektor industri.
“Ini yang menjadi catatan Komisi II untuk kita tindak lanjuti dan komunikasikan dengan Pak Gubernur, termasuk melihat berapa besaran pajak yang dapat diterapkan sesuai ketentuan,” sebutnya.
Dalam pertemuan itu turut dibahas rencana relokasi TBBM. Wacana tersebut dinilai perlu dikaji dengan memperhatikan perkembangan kepadatan penduduk di kawasan perkotaan serta kondisi sedimentasi laut.
BPH Migas menyarankan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan surat resmi dari Gubernur apabila relokasi TBBM dianggap sudah mendesak. Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah yang turut dipertimbangkan untuk rencana tersebut.
BPH Migas juga mengusulkan sosialisasi aplikasi XTRA kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan memahami sistem serta berbagai kendala yang berkaitan dengan distribusi BBM di lapangan.
Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke BPH Migas menjadi langkah lanjutan untuk mempertemukan berbagai persoalan distribusi BBM di lapangan dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan hilir migas.
Dengan adanya rencana kunjungan langsung BPH Migas ke Gorontalo, persoalan antrean dan distribusi BBM diharapkan dapat ditelusuri secara lebih menyeluruh sehingga menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret. (isno/gopos)
