GOPOS.ID, GORONTALO – Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, menginstruksikan agar aksi masyarakat di perbatasan Kabupaten Buol dan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara disetop. Jangan lagi ada kegiatan ataupun aksi di wilayah tersebut, sehingga memunculkan reaksi ataupun konflik yang lebih meluas.
Instruksi itu disampaikan Rusli Habibie saat menggelar pertemuan bersama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara di rumah dinas Gubernur Gorontalo, Rabu (16/10/2019). Hadir dalam pertemuan itu Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu, Anggota DPRD Gorut, pimpinan OPD, Camat Tolinggula, serta para tokoh masyarakat di Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo.
Menurut Rusli Habibie, permasalahan tapal batas antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah di wilayah Tolinggula-Buol, sudah dilakukan pertemuan beberapa kali. Bahkan dirinya bersama Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah bersepakat akan menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membahas permasalahan tapal batas.
“Jadi tidak usah lagi bikin gerakan ini itu (aksi di perbatasan,red). Serahkan saja kepada pemerintah,” imbau Rusli Habibie.
Apalagi, lanjut Rusli Habibie, bila gerakan ataupun aksi yang dilakukan melanggar kepentingan umum. Maka dampak dari gerakan tersebut akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Saya meminta agar seluruh kegiatan yang dilakukan saat ini di wilayah perbatasan itu dihentikan, dan jangan ada lagi,” tegas orang nomor satu di Gorontalo itu.
“Saya sudah meminta pula kepada pihak pengamanan TNI-Polri untuk menjaga agar situasi tetap kondusif,” sambung Rusli Habibie.
Baca juga: Pemprov Gorontalo Ikut Ambil Bagian di Baksos Kesehatan Polda Gorontalo
Menurut Rusli Habibie, tak lama lagi akan digelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Berkaitan dengan hal itu diharapkan masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban.
“Tolong jaga stabilitas daerah. Apalagi kita akan melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober nanti. Mari kita sama-sama sukseksan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan menjaga keamanan daerah,” tutur suami Idah Syahidah itu.
Terpisah, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thoriq Modanggu menyampaikan Pemkab Gorontalo Utara telah mengambil langkah-langkah dalam upaya menjaga situasi kamtibmas dan kondusifitas daerah. Utamanya berkaitan dengan permasalahan tapal batas yang saat ini menjadi polemic di masyarakat Tolinggula.
“Kita sudah melakukan komunikasi dengan para tokoh dan masyarakat di Kecamatan Tolinggula. Isu bahwa wilayah Tolinggula akan masuk ke Buol, tidakla demikian adanya. Sebab, isu tersebut menyalahi Undang-undang pembentukan Provinsi Gorontalo maupun Undang-undang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara,” tutur Thoriq Modanggu.
Thoriq menyampaikan Pemkab Gorontalo bersama Pemprov Gorontalo akan melaksanakan pertemuan bersama Mendagri. Pertemuan itu akan turut melibatkan Pemerintah Sulawesi Tengah.
“Pak Gubernur menyampaikan setelah pelantikan Presiden, kita akan lakukan pertemuan untuk membicarakan persoalan yang ada tersebut,” ungkap Thoriq.(aldi/hasan/gopos)
