GOPOS.ID, JEMBER – Keberadaan kanal Wadul Gus’e mendapat apresiasi DPRD Jember karena dinilai mencerminkan kepedulian warga terhadap kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.
Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo menilai laporan warga yang masuk menunjukkan tingginya rasa memiliki masyarakat terhadap Jember, sekaligus kontrol sosial atas kinerja pemerintah.
“Ketua Komisi C menyebut kanal pengaduan ini menjadi indikator warga semakin kritis dan berani menyuarakan kebutuhan layanan dasar,” kata Ardi, saat diwawancarai media.
Dari berbagai aduan yang masuk, persoalan infrastruktur masih mendominasi, terutama kerusakan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.
“Data Wadul Gus’e memperlihatkan laporan jalan rusak paling banyak disampaikan masyarakat,” tambah Ardi.
Menanggapi hal tersebut, Komisi C DPRD memastikan pembangunan infrastruktur tetap masuk prioritas pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.
“Banyaknya aduan menjadi pengingat bagi legislatif untuk mengawal komitmen pemerintah daerah,” ujar Ardi pada Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan percepatan perbaikan jalan direncanakan dimulai awal 2026 agar dampaknya segera dirasakan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat akses jalan yang vital bagi warga,” katanya menyinggung kondisi fiskal daerah.
DPRD mengakui adanya pengurangan dana transfer pusat dan DBH Cukai Hasil Tembakau yang memengaruhi ruang fiskal daerah.
“Edukasi soal kewenangan jalan penting agar masyarakat paham proses penanganan tidak selalu bisa cepat,” ujar Ardi.
Ia merinci kewenangan jalan terbagi atas nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa sesuai aturan pemerintahan.
Pembagian kewenangan itu menjadi dasar DPRD memilah aduan agar diteruskan kepada instansi yang berwenang.
“Kami mengawasi agar setiap laporan Wadul Gus’e ditindaklanjuti cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.
DPRD berharap Wadul Gus’e terus diperkuat untuk memangkas birokrasi serta mendorong pembangunan Jember yang transparan dan akuntabel. (Syakur/gopos)
