GOPOS.ID, GORONTALO – Polemik Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 sampai di meja parelmen. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus Sekretaris DPD I Golkar, Ghalib Lahidjun, secara tegas mengungkap sederet kejanggalan teknis yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Kelalaian itu dinilai memicu kegaduhan publik hingga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan daerah.
Ketegasan Ghalib disampaikan dalam konferensi pers di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (25/11/2025). Ia menegaskan, Komisi IV sejatinya mendukung penuh GHM sebagai agenda besar pemerintah daerah. Namun, masalah muncul bukan pada kegiatan, melainkan kebijakan teknis yang dibuat tanpa koordinasi dan sarat nuansa politis.
“Kesalahan ini murni lahir dari panitia GHM dan Kepala Dispora yang bertindak tanpa konsultasi pimpinan. Akibatnya, Gubernur dan Wakil Gubernur justru menjadi sasaran serangan publik atas kelalaian koordinasi tersebut,” tegas pria berlatar belakang aktivis Gorontalo ini.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo sebagai tuan rumah kegiatan, serta penggunaan kontribusi peserta untuk kepentingan pencitraan pimpinan. Kondisi ini memicu keresahan peserta dan gelombang komplain di media sosial.
Tak berhenti di GHM, Ghalib menuding pola koordinasi Dispora sepanjang 2025 buruk dan tertutup. Komisi IV disebut berkali-kali memberi rekomendasi terkait program kepemudaan, termasuk anggaran perkaderan organisasi Cipayung, namun kerap diabaikan.
“Dispora tidak boleh berjalan sendiri dan anti kritik. Kalau pola seperti ini dibiarkan, yang dirugikan adalah kepemudaan daerah dan citra pemerintah,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Gorontalo pun mengeluarkan tiga rekomendasi:
- Merekomdasikan penonaktifan saudara Danial Ibrahim dari jabatan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo dan selanjutnya menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas dengan berperdoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Merekomendasikan pergantian / perbaikan pada tampilan medali GHM yang bertuliskan nama Gusnar Ismail dengan penambahan (Gusnar – Idah) untuk mengakomidir kebersamaan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka menjaga stabilitas Politik dan pemerintahan, atau menghilangkan nama tokoh dalam tampilan medali untuk menghilangkan anasir politik dalam pelaksanaan GHM, apalagi secara etis pembiyaan kegiatan tersebut bersumber dari konstribusi peserta GHM dan bukan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
-
Merekomendasikakepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo agar lebih terbuka membangun komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi Kepemudaan di Provinsi Gorontalo, untuk menumbuhkembangkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
“Kami ingin GHM dan seluruh program pemuda berjalan bersih, transparan, dan memberi manfaat nyata tanpa ada penunggang politik,” tegas Ghalib.(Isno/gopos)
