GOPOS.ID, GORONTALO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Alan Lahay menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi kebersihan di sejumlah destinasi wisata di Kota Gorontalo, khususnya Benteng Otanaha.
Ia menilai kebersihan yang buruk menjadi faktor utama yang menghambat minat masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut.
“Ini sebenarnya bukan soal fasilitas, karena dari sisi fasilitas Benteng Otanaha masih cukup baik sebagai situs bersejarah. Persoalannya ada pada kebersihan. Banyak pengunjung enggan datang karena area dipenuhi kotoran kambing yang menimbulkan kesan jorok dan tidak nyaman,” tegasnya, Selasa (3/6/2025).
Alan juga menyoroti kondisi akses menuju lokasi wisata yang dipenuhi pedagang kaki lima. Keberadaan mereka dinilai mengganggu kenyamanan dan kelancaran arus wisatawan yang hendak mengunjungi tempat tersebut.
Tak hanya itu, Alan turut menyoroti kebersihan destinasi wisata lainnya, seperti Kolam Renang Lahilote. Menurutnya, kandungan kaporit dalam air kolam terlalu tinggi dan berdampak negatif bagi pengunjung.
“Banyak masyarakat mengeluhkan rambut mereka menjadi kaku setelah berenang, akibat kaporit yang berlebihan,” jelas Alan.
Terkait rencana kenaikan tarif masuk Benteng Otanaha yang saat ini ditetapkan sebesar Rp10 ribu, Alan menegaskan bahwa kebersihan jauh lebih penting daripada tarif.
“Kalau tempatnya bersih, tarif sepuluh ribu pun orang tetap akan datang. Tapi kalau kotor, meskipun tarifnya diturunkan, orang tetap enggan berkunjung,” ujarnya.
Alan juga memberikan apresiasi terhadap langkah Walikota Gorontalo yang melakukan peninjauan ke sejumlah gerai wisata. Dalam kunjungan itu, Walikota menemukan tidak adanya produk-produk UMKM lokal yang dijual di beberapa gerai. Bahkan, sempat muncul wacana untuk menutup gerai-gerai tersebut.
“Saya mendukung langkah tegas Pak Wali. Ketika tidak ada produk lokal yang dipasarkan, itu berarti tidak memberikan dampak bagi UMKM kita. Jadi, tindakan tegas sangat diperlukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Alan mengungkapkan bahwa para pelaku UMKM sebelumnya harus menunggu hingga enam bulan untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan produk mereka.
“Kalau sekarang sistem itu akan diperbaiki oleh Pak Wali, tentu saya sangat mendukung. Ini langkah positif untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal,” pungkasnya.(Arni/Sulis/Rama/Gopos)
