GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Gorontalo Satu Data (GSD) melalui digitalisasi data sektor tingkat desa GSD–Setia, di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Jumat (10/6/2022).
Peluncuran aplikasi turut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakorda) penanggulangan kemiskinan, dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer.
Hamka menilai, pentingnya pendataan melalui sistem berbasis teknologi. Sehingga didapatkan validitas data yang baik dan terukur. Jadi inovasi yang diluncurkan hari ini sebuah inovasi yang hebat menurutnya.
“Rapat koordinasi pendataan ini sangat penting. Kita harus mendata sevalid mungkin dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada. Sehingga kalau sudah ada data dan terukur, kemudian kita validasi. Setelah itu kita akan rancang strategi untuk penanganan kemiskinan yang benar dan terukur,” kata Hamka.
Oleh sebab itu menurut Penjagub, ukuran-ukuran kemiskinan itu banyak. Jika Gorontalo masuk dalam peta kemiskinan, maka Gorontalo harus bisa bergerak maju.
“Kita perlu peran serta teman-teman kabupaten/kota ini soal data-mendata. Validitas data kemiskinan tidak boleh diserahkan kepada satu instansi, atau diserahkan ke Pemerintah Provinsi, atau kabupaten/kota saja. Tapi harus ada stakeholder lainnya misalnya peran serta masyarakat disatu sisi,” tambahnya.
Senada dengan Penjabat Gubernur, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapppeda) Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menjelaskan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, bahkan hingga ke desa memang harus bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Khususnya dalam hal sinergi program kebijakan.
Budi juga berharap komitmen bersama menggunakan satu data, yaitu DTKS tetap harus divalidasi dan disintegrasikan dengan GSD Setia. Karena target pemerintah yaitu mengurangi atau menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 pada posisi 0 persen.
“Karena GSD ini tujuannya mendorong bagaimana kita mengoptimalisasi data DTKS, dan kita tarik data DTKS menjadi Gorontalo Satu Data, yang kemudian kita upayakan divalidasi dan diperbaharui kembali. Sehingga kita tahu peringkat kesejahteraan, itu komitmen yang mau dibangun. Tentu juga ini tidak menggantikan upaya yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota. Tetapi poin kami adalah pada upaya membangun kosistem, agar supaya tata kelola data ini semakin baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama komitmen percepatan penurunan angka kemiskinan, antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota. (Adm-01/Adv/Gopos)
