GOPOS.ID – Sejumlah rumah sakit (RS) ramai-rami menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah sejak awal tahun 2019 ini.
Mayoritas kebijakan ini baru diumumkan manajemen RS secara mendadak. Penghentian layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan salah satunya dilakukan RS Karya Medika II Bekasi.
“Sehubungan dengan adanya perbaikan kerja sama antara RS Karya Media II dengan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] (BPJS), maka dengan ini kami manajemen RS Karya Medika II menginformasikan untuk sementara waktu tidak melayani pelayanan kesehatan dengan penjaminan BPJS,” tulis Surat Pemberitahuan No 156/DIR-RSKMII/XII/18.
Baca juga : Penumpang Lion Air Gorontalo, Cek di Sini Tarif Bagasi ke Berbagai Daerah
Hal ini pula dialami rumah sakit (RS) Kustati, Solo. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM) RS Kustati, Pujianto menerangkan, bahwa penghentian pelayanan untuk pasien BPJS dilakukan sangat mendadak. Sehingga, pihaknya tidak sempat memberikan pemberitahuan kepada masyarakat atau calon pasien.
“Untuk pasien yang sudah rawat inap terhitung per tanggal 1 Januari, kami akan berkoordinasi dengan BPJS dulu. Kemungkinan akan dirujuk atau dipindahkan ke rumah sakit lain wilayah Solo,” katanya seperti dilansir JawaPos.com.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan angkat suara. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan hal tersebut terkait dengan akreditasi rumah sakit yang bersangkutan.
“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut. Sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” kata Iqbal dalam rilis yang diterima gopos.id, Jumat (4/1/2019).
Untuk menetapkan akreditasi rumah sakit, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.
Dalam rilis tersebut, pihak BPJS mengatakan proses aktreditasi mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.
“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” pungkas Iqbal. (ndi)
