GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan menolak masa jabatan Presiden tiga periode. Dan memastikan bahwa pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Ahmad Syaikhu mengatakan pemilu 2024 harus terlaksana, sebab pihaknya menilai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah menyalahi aturan konsitusi.
Dirinya menambahkan bahwa sikap PKS jelas mendukung pelaksanaan pemilu 2024.
“Ada hal-hal yang menjadi catatan pada penundaan pemilu alasannya kondisi Covid-19. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menurun, alasan ekonomi dan ketiadaan dana. Saya sudah mengungkapkan kenapa kita memaksakan pindah ibu kota negara,” kata Ahmad Syaikhu kepada awak media pada kegiatan penerimaan anggota baru PKS di kantor DPW Gorontalo, Sabtu (12/3/2022).
Dikesempatan yang sama, Ahmad Syaikhu memaparkan ketertarikan anak muda di dunia politik cukup banyak. Termasuk anak muda Gorontalo.
Ia menambahkan bahwa 54 persen pemilih di 2024 adalah anak muda. PKS perlu mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya termasuk mendekati anak muda.
Pendekatan itu dilakukan untuk mengembalikan kembali identitas PKS sebagai partai generasi muda.
“Gorontalo ini rupanya anak-anak mudanya semangat semangat untuk terjun ke Politik. Bagaimanapun juga yang orang-orang pada suatu saat akan berhenti dari dunia politik, atau dipanggil dalam kematian oleh karena kita persiapkan diri dengan menghadirkan anak muda apalagi 2024,” paparnya.
Ahmad Syaikhu menambahkan target PKS di provinsi Gorontalo adalah satu kursi. Saat ini pihaknya masih melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain. Dirinya juga menyebutkan belum ada figur-figur yang akan diusung oleh partai, baik dalam pemilihan kepala daerah di wilayah Gorontalo, maupun bakal calon presiden yang akan diusung partai.
“Saat ini kita sudah silaturahmi dengan semua partai. Untuk Gorontalo kita targetkan satu kursi, untuk bakal calon kepala daerah di wilayah Gorontalo akan dilakukan pengkajian lebih dulu oleh DPW,” pungkasnya. (Sari/gopos)
