GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama DPRD menyepakati APBD Provinsi Gorontalo tahun 2025 melalui rapat paripurna, Senin (2/9/2024).
Terungkap bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo menyepakati APBD tahun 2025 sebesar Rp1,604 triliun, dimana belanja daerah sebesar Rp1,642 triliun.
Ada juga pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp60 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp21,935 miliar, dan pembiayaan Rp38,064 miliar.
“Pembahasan RAPBD tahun 2025 ini sudah dimulai sejak 15 Juli 2024 dan diakhiri dengan finalisasi pada 1 September kemarin,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Sudarman Samad.
Pendapatan RAPBD 2025 terdiri dari pendapatan asli daerah sejumlah Rp403,362 miliar, pendapatan transfer mencapai Rp1,201 triliun dan pendapatan lainnya berjumlah Rp400 juta.
Kemudian belanja daerah yang dianggarkan terdiri atas, belanja operasi sebesar Rp1,404 triliun, belanja modal Rp73,506 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer sejumlah Rp160,072 miliar.
Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin mengatakan, sampai dengan ditetapkannya RAPBD 2025 ini rincian alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025 masih belum terbit.
Menurutnya, beban pendanaan sebesar kurang lebih Rp100 miliar masih akan menggerus kapasitas fiskal Pemprov Gorontalo ke depannya.
“Setelah kami lakukan analisa dan perhitungan lebih detail, masih ada beban pendanaan yang akan menggerus kapasitas fiskal Pemprov Gorontalo tahun ini. Pendanaan tersebut yaitu pendanaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sampai saat ini ada 1.315 orang, tersebar di Dikbud, Dinkes, RSUD Hasri Ainun Habibie, dan Dinas Pertanian,” ujar Rudy.
Dikatakan Rudy pula, adanya keterbatasan kapasitas fiskal tersebut tidak akan mengurangi dan mengesampingkan hal-hal yang telah direncanakan sejak awal penyusunan RAPBD 2025. Pihaknya akan tetap komitmen dan konsisten untuk mendukung program-program prioritas nasional.
“Sekalipun kita punya keterbatasan kapasitas fiskal, tapi kami akan tetap mendukung program-program prioritas nasional yang telah direncanakan, seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur pelayanan publik,” katanya.(adm03/gopos)
