“Tidak akan ada negara mana pun yang memberi kita karpet merah (menjadi negara maju) kalau kita tidak merebutnya sendiri, enggak ada. Jangan berharap itu.”
Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada Peresmian Pembukaan Kongres Nasional (Mahasabha XIII) Kesatuan Mahasiswa Hindu Darma Indonesia (KMHDI) 2023, di Auditorium Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, 30 Agustus 2023.
Jokowi ingin menekankan kepada semua pihak bahwa kesempatan menjadi negara maju harus direbut atau diraih sendiri, tidak berpangku tangan dari negara lain.
Tahun 2023 menjadi tahun yang bersejarah bagi Indonesia. Selain Indonesia berhasil bangkit relatif cepat pasca-pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menunjukkan nyalinya untuk mendeklarasikan kesiapannya menjadi negara maju.
Pemerintahan Joko Widodo menegaskan kepada dunia mengenai keinginan Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi yang mampu mendongkrak hasil ekspor Indonesia berkali-kali lipat.
Untuk diketahui, Pemerintah menargetkan pada 10 tahun yang akan datang, terhitung dari sekarang, produk domestik bruto (GDP) per kapita Indonesia mencapai 10.900 dolar AS atau Rp153 juta, sedangkan pada 15 tahun yang akan datang GDP per kapita Indonesia mencapai 15.800 dolar AS atau Rp217 juta.
Presiden pun berharap pada tahun 2045 atau masa 100 tahun kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Indonesia Emas, pendapatan perkapita Indonesia sudah menyentuh angka 25.000 dolar AS atau Rp331 juta, dan Indonesia sudah menyandang predikat sebagai negara maju.
Negara maju yang ingin diwujudkan tentu bukan sekadar status, melainkan juga kemajuan nyata dalam sektor sumber daya manusia, infrastruktur, hingga kemampuan bangsa mengelola sumber daya alamnya sendiri melalui hilirisasi.
Kebijakan hilirisasi sejatinya bukan hal baru, tapi memang sangat kencang disuarakan di masa kepemimpinan Joko Widodo, utamanya sepanjang 2023. Presiden tentu punya alasan.
Sejak masa penjajahan VOC, sekitar 400 tahun yang lalu, Indonesia selalu mengekspor bahan mentah.
Dalam penjelasan sederhana, selama ini seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dikeruk dan dijual begitu saja dalam kondisi bahan mentah.
Yang lebih parah lagi, tidak jarang bahan mentah yang telah dijual itu dikelola oleh negara lain, kemudian produk jadinya dijual kembali ke Indonesia dengan harga yang fantastis. Padahal, Indonesia punya kemampuan sendiri mengolah sumber daya alam dari bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai tambah melalui hilirisasi.
Kasak-kusuk Indonesia tentang hilirisasi agaknya mulai ramai menjadi perhatian publik sejak 2022, saat Presiden mulai gencar, secara terus-menerus membicarakan pentingnya hilirisasi bahan tambang nikel.
Indonesia bersikeras mengolah sendiri bijih nikel menjadi barang bernilai tambah. Hingga akhirnya Indonesia digugat Uni Eropa melalui organisasi perdagangan dunia (WTO) dan dinyatakan kalah dalam sidang.
Alih-alih menyerah pada gugatan, Indonesia maju terus melakukan banding. Di sisi lain Presiden juga malah meminta jajarannya terus membangun smelter untuk pengolahan bijih nikel.
Bagi Presiden kalah–menang dalam upaya banding urusan belakangan. Toh jika kalah, setidaknya nanti smelter-smelter sudah terbangun dan Indonesia sudah siap dalam pengolahan.
Adapun Hilirisasi yang ingin dilaksanakan Indonesia tidak terbatas pada nikel saja, namun juga bahan tambang lain, seperti bauksit, tembaga, timah.
Bahkan, lebih jauh lagi Indonesia sudah menyatakan siap melakukan hilirisasi di sektor nonpertambangan, misalnya sektor pertanian, perkebunan, hingga kelautan.
Salah satu yang tengah dikembangkan adalah hilirisasi rumput laut. Pemerintah menyatakan banyak produk turunan yang bisa dikembangkan dari rumput laut yang produksinya melimpah di Indonesia.
Rumput laut bisa diolah menjadi makanan, pupuk, pakan ternak, farmasi, hingga biofuel.
Berdasarkan catatan, sedikitnya lima lokasi sudah ditetapkan untuk menjadi model percontohan pengolahan rumput laut, yakni Buleleng (Bali), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Rote Ndao di NTT, serta di NTB.
Sementara Wilayah Indonesia yang memiliki potensi hilirisasi rumput laut pun ada di 10 lokasi yang luasnya mencapai 12 juta hektare.
Hilirisasi memang menjadi langkah besar bagi sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju.
Terlepas dari hal itu, semangat yang ingin ditunjukkan dari kebijakan hilirisasi tentu bukan sekadar soal untung-rugi, namun juga tentang bagaimana kedaulatan dan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.
Â
Pembangunan IKN
Beralih dari persoalan hilirisasi, upaya Indonesia menjemput takdir menjadi negara maju juga dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang masif sepanjang tahun 2023.
Infrastruktur yang baik adalah salah satu tolok ukur sebuah negara maju. Infrastruktur yang dibangun tidak sekadar dilihat dari unsur kemegahannya saja, melainkan juga manfaat dan peruntukannya yang untuk mendorong efisiensi, dan membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur yang menjadi tonggak sejarah bangsa adalah pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
IKN yang dibangun dengan total anggaran Rp466 triliun, dengan skema 20 persen dari APBN dan 80 persen dari swasta atau asing itu, akan menjadi jendela bagi dunia dalam melihat Indonesia.
IKN akan menjadi kota pintar yang ramah lingkungan dengan transportasi wajib berupa kendaraan listrik.
Pembangunan infrastruktur IKN yang digenjot sepanjang 2023, antara lain Istana Kepresidenan, jalan tol penghubung IKN dengan Balikpapan, Bandar Udara IKN, rumah tapak menteri serta TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN), apartemen, hotel, sarana pendidikan, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.
Presiden Joko Widodo sepanjang 2023 sudah bolak-balik ke IKN untuk melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan infrastruktur di sana.
Sebagai informasi, di satu sisi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan yang secara geografis terletak di tengah NKRI, diharapkan membantu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain DKI Jakarta sebagai ibu kota, disebut sudah melebihi batas kemampuannya dalam menerima para pendatang dari berbagai daerah.
Oleh karena itu pemindahan ibu kota diperlukan, sehingga nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian, sedangkan pusat pemerintahan akan berada di Nusantara.
Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang memindahkan ibu kota, dan/atau memisahkan pusat ekonomi dengan pemerintahan.
Amerika Serikat tercatat sudah memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC pada rentang tahun 1785-1790.
Ada pula Australia yang memisahkan pusat perekonomian di Melbourne dengan pusat pemerintahan di Canberra pada tahun 1927.
Sementara negara tetangga serumpun Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tahun 1999, karena alasan kemacetan yang sangat parah.
Â
Infrastruktur masif
Adapun pembangunan infrastruktur lain sepanjang 2023 juga dilakukan secara masif di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI awal tahun 2023 mengatakan pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran (TA) 2023 yang telah disetujui sebesar Rp125,22 triliun, diprioritaskan pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi (OPOR) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PUPR pu.go.id, anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun.
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2023, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,95 triliun, di antaranya untuk melanjutkan pembangunan 12 bendungan yang telah berjalan, pembangunan 6.900 ha daerah irigasi, 98.700 ha rehabilitasi dan peningkatan irigasi, dan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.
Selanjutnya pembangunan bidang konektivitas sebesar Rp49,31 triliun digunakan untuk pembangunan 444 km jalan baru, pembangunan 8.255 meter jembatan, pembangunan 2.165 meter flyover/underpass seperti Sekip Ujung dan Gelumbang (Sumatra Selatan), dan Aloha (Jawa timur) serta pembangunan 6,5 km jalan tol antara lain Tol Serang-Panimbang dan Tol Semarang-Demak.
Untuk pembangunan bidang permukiman sebesar Rp25,03 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 ha kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, antara lain gedung parkir motor dan kantin DPR RI, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar, seperti Renovasi Rumah SMA Taruna Nusantara, dan penataan kawasan.
Selain itu anggaran TA 2023 juga digunakan untuk membangun infrastruktur perumahan sebesar Rp6,98 triliun, meliputi pembangunan rumah susun 5.379 unit, rumah khusus 3.362 unit, bantuan rumah swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem, pembangunan 27.825 unit Prasarana Sarana Utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, yakni 3 lokasi PSU berupa jalan akses perumahan dan 100 unit rumah inti tumbuh modular tahan gempa.
Pembangunan infrastruktur itu beberapa di antaranya sudah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo.
Selain pembangunan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah juga mengundang investasi asing dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk pembangunan sektor transportasi, misalnya kereta cepat.
Selain melakukan pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah secara paralel juga melakukan pembangunan infrastruktur digital, termasuk pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Seluruh upaya yang dilakukan pemerintah itu tidak lain untuk mendorong kemajuan di Indonesia.
Tidak bisa dipungkiri pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sepanjang 2023 membuka asa bagi bangsa untuk melakukan lompatan menjadi negara maju.
Bangsa Indonesia berharap pemimpin Indonesia berikutnya dapat meneruskan semangat yang diusung pemerintah saat ini, tentunya dengan kondisi yang jauh lebih baik di segala sektor.(Antara)
