GOPOS.ID, GORONTALO – Peluncuran desain resmi medali Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 menuai kontroversial. Pada sisi belakang medali terlihat mencantumkan nama Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dengan gantungan berwarna Biru, menuai kritik publik di berbagai lini media masa. Sementara nama Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah tidak ikut disematkan pada medali tersebut. Padahal keduanya merupakan pemimpin Gorontalo.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, ketika dimintai tanggapan terhadap situasi tersebut, dengan tenang menyampaikan masalah ini adalah hal kecil. Tapi dampaknya bisa sangat besar bagi keberlangsungan koalisi.
Pasalnya kepala dinas pemuda dan olahraga Provinsi Gorontalo, seolah tidak memperdulika semiotika politik, yaitu soal tanda dan makna yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan bentuk komunikasi politik.
“Harus diingat sejak partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatukan hati untuk mendukung dan mengawal Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2024-2029. Dari saat pencalonan, pemenangan sampai dengan hari ini dan insyaAllah lima tahun kepemimpinannya, kita telah bersepakat bahwa Gusnar-Idah itu adalah satu kesatuan kolektif, tidak sendiri-sendiri,” ucap mantan Ketua KNPI Provinsi Gorontalo itu.
Tokoh muda yang kini duduk sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo itu menekankan pencantuman nama dalam medali itu tidak ada ketentuan hukum administratif yang secara etik hanya memungkinkan pencantuman nama Gubernur sebagaimana administrasi surat menyurat pemerintahan yang hanya bisa ditandatangani oleh Gubernur tanpa harus ada wakil Gubernur. Menurutnya ini soal semiotika politik semata, apakah tidak lebih elok dan etis jika pun harus mencantumkan nama Gubernur. Maka juga harus bersamaan dengan nama wakil Gubernur, sebagai pesan bahwa hubungan politik pemerintahan keduanya saat ini sedang baik-baik saja.
“Mungkin sebaiknya tidak perlu ditulis nama keduanya sama sekali, sebagai pesan bahwa kebersamaan Gusnar – Idah serta partai koalisi pendukung pemerintahan tidak perlu ditunjuka secara simbolik, karena memang tidak ada masalah apapun antara Gusnar-Idah dan partai koalisi,” kata pria yang akrab disapa GL ini.
Apalagi seluruh peserta juga ikut berpartisipasi melalui biaya pendaftaran, mestinya kadis pora malu kepada para peserta, karena terkesan memanfaatkan kontribusi peserta untuk kepentingan popularitas Gubernur.
“Namun jika hanya ada nama Gusnar Ismail dalam medali tersebut tanpa ada nama idah Syahidah, apalagi dengan tali gantunganya hanya ada satu warna saja, maka ini bisa jadi akan disalah tafsirkan publik bahwa Gubernur tidak lagi menghargai wakilnya sehingga partai koalisi pun tidak perlu saling menjaga antara satu dengan lainnya. Wallualam bisawab,” bebernya dengan nada datar.
Sekretris fraksi partai Golkar DPRD Provinsi Gorontaloini pun menambahkan persoalan tersebut memang masalah kecil, tapi harus diingat tidak ada orang yang tersandung dibatu yang besar, semua hanya akan tersandung dibatu yang kecil.
“Sehingga kami meminta bapak Gusnar Ismail selaku Gubernur yang diusung juga oleh partai Golkar dan Gerindra, dapat memberikan teguran keras atau bahkan pencopotan kepala dinas pora tersebut, dan memerintahkan untuk mengganti medali tersebut, untuk membuktikan bahwa ini betul-betul adalah inisiatif yang keliru dari Kadis tanpa Sepengetahuan Gubernur, sebap jika tidak ada sikap tegas pak Gusnar, maka kita bisa berspekulasi bahwa langkah Kadis ini bisa jadi atas Se izin dan sepengatahuan Gubernur,” terang Ghalieb.
Terakhir Ghalieb menyampaikan bahwa, situasi ini bisa menjadi sumbu konflik Gubernur. – Wagub, serta partai Koalisi pendukung pemerintahan, saya hanya ingin mengingatkan, jangan lupa, bahwa pemicu ledakan granat itu hanya tuas kecil, tapi ledakannya bisa sangat besar, pada akhirnya kami akan menunggu ketegasan pak Gusnar sebagai Gubernur dan pernyataan saya ini bisa dikategorikan sebagai ultimatum politik. Pungkas Ghalieb dengan tegas. (adm-01/gopos)
